Klaten (ANTARA News) - Sekitar 9329 pengungsi akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai kembali ke rumah masing-masing menyusul adanya penyempitan zona bahaya Gunung Merapi di wilayah tersebut.

"Warga mulai kembali ke rumah mereka di lereng Merapi karena zona bahaya dipersempit dan merasa keadaan gunung mulai tenang serta tidak membahayakan diri mereka," kata Koordinator Posko Pengungsian Klaten, Joko Rukminto, Senin.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Klaten, hingga Senin siang, jumlah pengungsi di Kabupaten Klaten berjumlah 84.059 jiwa yang tersebar di 329 titik di seluruh kabupaten, yang sebelumnya berjumlah 93.388 jiwa.

Joko menjelaskan berdasarkan hasil pemetaan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, zona rawan bencana Merapi di Kabupaten Klaten berjarak 10 kilometer dari puncak gunung tersebut.

"Selain itu, warga dilarang untuk melakukan aktivitas di kawasan yang berjarak 300 meter dari bibir Kali Woro yang dialiri lahar dingin Merapi," kata dia.

Menurut Joko, warga yang bertempat tinggal di radius 10 kilometer yang dipetakan sebagai kawasan rawan bencana Merapi berjumlah 5.727 jiwa.

"Kemungkinan eksodus besar-besaran warga akan terus berlangsung karena jumlah pengungsi sempat mencapai 20 kali lipat dari pemetaan awal," kata Joko.

Pemkab Klaten, lanjutnya, akan memfasilitasi proses pemulangan warga dengan armada yang dimiliki beberapa instansi dan aparat kepolisian.

Namun, kata dia, ribuan warga tersebut memilih untuk kembali ke desa asal secara mandiri dengan kendaraan pribadi.

"Para pengungsi tidak hanya berasal dari Klaten namun juga berasal dari Sleman (Yogyakarta) dan Boyolali," katanya.

Bupati Klaten, Sunarna, meminta para warga yang bertempat tinggal di zona rawan bencana untuk tetap bertahan di lokasi pengungsian karena gunung berapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu masih berstatus "awas".

"Keadaan Merapi masih belum stabil sehingga Pemkab hanya dapat mengimbau kepulangan warga yang berada di luar KRB," kata Sunarna.
(ANT/P003)