Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai realistis target defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Target tersebut, menurut Riefky, tidak terlalu sempit untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum tertangani pada tahun depan.

“Kita lihat perkembangan COVID-19 terkini juga masih buruk, jadi defisit yang tadinya direncanakan sekitar 4 persen itu mungkin sulit tercapai. Jadi memang di 2022 sekitaran 5 persen ini masih relatif realistis,” kata Riefky kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Namun pemerintah mesti betul-betul mengendalikan pandemi COVID-19 agar aktivitas perekonomian bisa berjalan dan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, target defisit tersebut pun dapat benar-benar tercapai.

Karena itu, pada tahun 2022 mendatang, pemerintah harus memprioritaskan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan herd immunity. Fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur di rumah sakit, tabung oksigen, dan obat-obatan juga mesti dijaga ketersediaannya.

Apabila pandemi COVID-19 belum tertangani pada tahun depan, menurutnya, pemerintah sebaiknya tetap berfokus menggunakan anggaran negara untuk mengendalikan pandemi sehingga tidak masalah jika target defisit tidak tercapai.

Pemerintah perlu terus memastikan kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terpenuhi. Program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus disalurkan.

“Jadi aspek-aspek kritikal tadi tetap harus dijaga. Kalau memang defisitnya ini terpaksa harus melebar, saya rasa itu opsi yang lebih baik ketimbang jaga defisit nggak lebar, tapi pandemi kurang tertangani,” imbuhnya.

Dalam RAPBN 2022, pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari PDB. Nilai ini diambil sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat pada 2023 mendatang defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen dari PDB.

Baca juga: Pengamat ingatkan risiko kenaikan defisit anggaran dari penambahan PEN
Baca juga: Stafsus Menkeu: Sisa anggaran Rp234,7 triliun untuk program 2021
Baca juga: Indef ingatkan pentingnya realokasi anggaran untuk penguatan dana PEN