Pidato RAPBN 2022
Airlangga: Ekonomi kuartal III bakal lebih rendah akibat puncak COVID
16 Agustus 2021 18:27 WIB
Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan puncak kasus COVID-19 varian Delta yang terjadi pada kuartal III-2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ini akan lebih rendah dibanding kuartal II yang mencapai 7,07 persen (yoy).
“Kita ketahui di kuartal III kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya dipuncak tentu ekonomi akan menurun sedikit,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.
Oleh sebab itu Menko Airlangga memastikan pemerintah akan terus mendorong mesin pertumbuhan ekonomi yaitu ekspor, investasi, dan belanja negara, mengingat keseluruhan tahun 2021 ditargetkan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen.
Pemerintah juga mendorong pertumbuhan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) karena dapat memudahkan perizinan berusaha sehingga investasi dapat meningkat.
Tak hanya itu pemerintah turut memperbaiki penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir yaitu percepatan vaksinasi, menurunkan fatality rate, peningkatan testing dan tracing, optimalisasi PPKM serta penanganan isolasi terpusat.
Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan waspadai kondisi ekonomi di kuartal III 2021
Menurutnya, hal ini harus dilakukan karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penanganan COVID-19 sehingga ketika kasusnya menurun seperti pada kuartal II 2021 maka pertumbuhan ekonominya meningkat.
Ia mencontohkan efektivitas upaya pemerintah dapat dilihat melalui persentase penduduk miskin pada September 2020 yang sebesar 10,19 persen akhirnya turun ke level 10,14 persen pada Maret 2021.
Kemudian juga jumlah penduduk miskin yang mencapai 27,55 juta orang pada September 2020 turun menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021 serta angka pengangguran yang pada Agustus 2020 sebanyak 9,77 juta akhirnya turun di angka 8,75 juta pada Februari 2021.
“Artinya kebijakan pemerintah direspons secara baik dan itu mulai dari pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja dan bekerja dengan jam kerja lebih pendek. Ini terus diperbaiki,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Menilik strategi Presiden menjaga lompatan pemulihan sosial-ekonomi
“Kita ketahui di kuartal III kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya dipuncak tentu ekonomi akan menurun sedikit,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.
Oleh sebab itu Menko Airlangga memastikan pemerintah akan terus mendorong mesin pertumbuhan ekonomi yaitu ekspor, investasi, dan belanja negara, mengingat keseluruhan tahun 2021 ditargetkan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen.
Pemerintah juga mendorong pertumbuhan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) karena dapat memudahkan perizinan berusaha sehingga investasi dapat meningkat.
Tak hanya itu pemerintah turut memperbaiki penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir yaitu percepatan vaksinasi, menurunkan fatality rate, peningkatan testing dan tracing, optimalisasi PPKM serta penanganan isolasi terpusat.
Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan waspadai kondisi ekonomi di kuartal III 2021
Menurutnya, hal ini harus dilakukan karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penanganan COVID-19 sehingga ketika kasusnya menurun seperti pada kuartal II 2021 maka pertumbuhan ekonominya meningkat.
Ia mencontohkan efektivitas upaya pemerintah dapat dilihat melalui persentase penduduk miskin pada September 2020 yang sebesar 10,19 persen akhirnya turun ke level 10,14 persen pada Maret 2021.
Kemudian juga jumlah penduduk miskin yang mencapai 27,55 juta orang pada September 2020 turun menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021 serta angka pengangguran yang pada Agustus 2020 sebanyak 9,77 juta akhirnya turun di angka 8,75 juta pada Februari 2021.
“Artinya kebijakan pemerintah direspons secara baik dan itu mulai dari pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja dan bekerja dengan jam kerja lebih pendek. Ini terus diperbaiki,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Menilik strategi Presiden menjaga lompatan pemulihan sosial-ekonomi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
Tags: