Jakarta (ANTARA) - Anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau setara 9,4 persen dari alokasi belanja negara pada 2022 diharapkan bisa menyelesaikan ketimpangan sistem layanan kesehatan di daerah, ujar seorang dokter di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta.

"Problem kita saat ini adalah ketimpangan antara ketahanan fasilitas layanan kesehatan di kota besar dibandingkan di daerah yang jauh dari kota. Itu pekerjaan rumah kita," kata Dokter Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dr Andi Khomeini Takdir yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dokter spesialis penyakit dalam itu berharap pemerintah terus mendorong perkuatan sistem pelayanan kesehatan di daerah sebagai program prioritas. "Bicara Indonesia, tidak hanya satu atau dua daerah saja, tapi seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Andi mengatakan masih ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas pelayanan rumah sakit swasta, bahkan rumah sakit milik pemerintah daerah pun masih terbatas jumlahnya.

"Misalnya oksigen. Kemarin saya mendapat kabar dari teman di Maluku mereka mengalami kehabisan oksigen," katanya.

Baca juga: Pengamat: Penyerapan anggaran kesehatan 2022 perlu diperbaiki
Baca juga: INDEF apresiasi alokasi anggaran kesehatan yang besar pada APBN 2022

Ia mengatakan masih banyak tenaga kesehatan di daerah yang belum terserap pada bidang kerja mereka. Selain itu, upah yang mereka terima pun masih mengalami ketimpangan.

"Sebagian tenaga kesehatan kan sifatnya kontrak. Mungkin di kota-kota UMR (upah minimum regional) dapat. Tapi di kampung/desa itu masih enggak aneh ada perawat digaji Rp100 ribu," katanya.

Andi menambahkan Indonesia bisa mendekati kemenangan melawan COVID-19 manakala seluruh tenaga kesehatan bisa digerakkan sampai ke pelosok.

Andi berharap alokasi anggaran hingga Rp255,3 triliun dapat diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan kesehatan di daerah.

"Kalau kita berhasil menggerakkan tenaga kesehatan yang berjumlah 1 juta lebih itu sampai pelosok, kita makin mendekati kemenangan kita dalam hal perawatan, vaksinasi hingga memberikan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat. Itu yang diperlukan sekarang," katanya.

Baca juga: Presiden: Rancangan anggaran kesehatan 2022 sebesar Rp255,3 triliun
Baca juga: Kemendagri: Alokasi anggaran dan realisasi inakesda naik signifikan

Andi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjadikan sistem layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional.

"Kita sangat berterima kasih, semoga pemimpin di daerah mencontoh kebijakan Presiden Joko Widodo agar menjadi narasi yang berkelanjutan. Tapi selain narasi, harus juga terimplementasi," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin, mengatakan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk penanganan COVID-19, fokus Pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Baca juga: Pemerintah tingkatkan anggaran kesehatan PEN jadi Rp214,95 triliun
Baca juga: Sri Mulyani: Insentif untuk 23.000 nakes baru sudah disiapkan