Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 bisa menjadi momentum bagi semua lembaga negara, pejabat, dan rakyat Indonesia untuk menyegarkan komitmen melaksanakan amanat dan kedaulatan rakyat

Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan sidang tahunan itu menjadi momentum para pejabat di berbagai lembaga negara untuk memberikan keteladanan bagi masyarakat menaati peraturan dan perundang-undangan yang ada dalam komitmen guna meneguhkan dan menyukseskan demokrasi di Indonesia.

“Saya berharap sidang tahunan kali ini dapat menghadirkan MPR sebagai lembaga yang memberikan bukti tentang bisa dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan yang dibuatnya, serta memberikan keteladanan kepada rakyat agar bisa diajak menaati segala peraturan," katanya.

Termasuk, menurut dia, terkait soal protokol kesehatan pada era pandemi COVID-19 ini dan gotong royong mengatasi pandemi.

Baca juga: Wakil Ketua MPR salurkan bantuan kepada veteran

Ia mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka, tetapi sebagai wahana bagi masing-masing lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD, sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung.

Menurut dia, pimpinan lembaga negara bisa memberikan laporan kinerja mereka dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.

“Salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR adalah laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan Pidato Kenegaraan Presiden," ucapnya.

Sebelum menyampaikan pidato, menurut dia, sebaiknya presiden berefleksi kembali terkait apa yang telah disampaikan pada tahun lalu.

"Apakah yang dilaporkan, dipidatokan, dan direncanakan sudah benar-benar berjalan? Sejauh mana peningkatan dibanding tahun yang lalu? serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan pada masa yang akan datang, berbarengan dengan pandemi yang masih menelan banyak korban baik fisik, ekonomi, hingga sosial,” katanya.

Baca juga: HNW: Segera luncurkan bansos untuk anak yatim/piatu korban COVID-19

Sedangkan untuk MPR, ia berharap agar MPR dapat menunjukkan dirinya kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundangan dan konstitusi, agar menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif.

Ia mengatakan bahwa fungsi MPR juga untuk memberikan imunitas ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat Pilar MPR agar setiap sila benar-benar dijalankan, sehingga berkontribusi positif mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi.

“Melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara lebih masif dan efektif, maka selain virus COVID-19 yang sedang kita hadapi, pejabat negara, dan rakyat diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila," kata dia.

Seperti soal liberalisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme, katanya.

Virus-virus ideologi tersebut kata dia, sangat berbahaya untuk bangsa pada saat negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan ‘penjajahan’ COVID-19.

Ia mencontohkan salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi COVID-19.

"Ini seharusnya seimbang. Jadi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama,” kata dia.

Baca juga: HNW usulkan bantuan khusus bagi anak yatim piatu akibat COVID-19

Selain itu, lanjutnya, yang tidak kalah penting adalah melindungi bangsa dari virus otoritarianisme maupun sikap radikalisme yang antidemokrasi. Ini harus dicegah dan dikoreksi dengan pemahaman yang baik dan benar terkait Empat Pilar MPR RI, termasuk sikap ketaatan terhadap konstitusi menyeluruh.

MPR harus menjadi teladan taat kepada ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk dalam hal yang terkait dengan amendemen. Prinsip demokrasi harus terus dijaga agar tidak terjangkit virus otoritarianisme dan radikalisme.

“Oleh karena itu, saya berharap Sidang Tahunan MPR ini bisa menjadi momentum menyegarkan konsistensi dan komitmen masing-masing lembaga negara untuk semakin melaksanakan Empat Pilar MPR RI dalam setiap kebijakan lembaga dan aktivitas para pejabatnya," katanya.

Ia mengatakan rakyat terus mengawasi dan memberikan kritik, termasuk saran agar amanat rakyat dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya melalui Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR.