Artikel
Memperkuat kolaborasi penangkapan ikan secara berkelanjutan
Oleh Andi Jauhary
15 Agustus 2021 17:01 WIB
Sejumlah nelayan di Pulau Buru, Provinsi Maluku usai melaut dengan hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning (yellowfin tuna). Kelompok nelayan ikan tuna di Pulau Buru baru saja dinyatakan lulus sertifikasi ekolabel internasional untuk sektor perikanan dan kelautan dari Marine Stewardship Council (MSC). (ANTARA/HO-Bappenas-UNDP Global Marine Commodities Project)
Jakarta (ANTARA) - Pada awal Januari 2021, produk perikanan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) dan cakalang (skipjack tuna) Indonesia berhasil memenuhi sertifikasi standar global perikanan berkelanjutan oleh Marine Stewardship Council (MSC).
Pemerintah menyatakan bahwa hal itu capaian yang membanggakan karena penuh perjuangan dan kerja keras bersama para pihak terkait.
"Sertifikasi tersebut menentukan penangkapan ikan di Indonesia untuk tetap pada tingkat praktik terbaik global dengan pengelolaan stok yang baik," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi.
Sertifikasi yang diperoleh ini melibatkan 380 kapal penangkap ikan yang tersebar di kepulauan Indonesia, mulai dari Sulawesi Utara dan Maluku Utara hingga Laut Banda, dan Flores Timur serta Flores Barat.
Capaian tersebut merupakan raihan ketiga Indonesia berkat upaya KKP dan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) dengan didukung International Pole and Line Foundation (IPNLF), yang telah bekerja keras untuk memastikan perikanan tuna di Indonesia dikelola secara berkelanjutan.
Dua sertifikat MSC sebelumnya, diraih perikanan pole and line tuna yang berbasis di Sorong, Provinsi Papua Barat, dan perikanan "handline" yang berbasis di Pulau Buru, Provinsi Maluku, juga telah mendapatkan sertifikasi serupa, masing-masing di 2018 dan 2019.
Menurut Zaini adanya sertifikasi itu menunjukkan komitmen terhadap penangkapan tuna yang berkelanjutan di Indonesia pada dunia, karena sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di dunia, sangat vital bagi Indonesia untuk mendukung proses perolehan sertifikasi ini melalui program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Project/FIP) agar segala sektor perikanan bisa tumbuh secara berkelanjutan sembari memberikan jaminan mata pencaharian di masa depan.
Baca juga: KKP perkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dengan Stelina
Selain itu, merupakan implementasi kerja sama antara KKP dan MSC yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Pelatihan
Sebagai tindak lanjut dari kolaborasi tersebut, Direktur MSC Indonesia Hirmen Syofyanto menjelaskan untuk meningkatkan standar kompetensi pemangku kepentingan dalam mempersiapkan perikanan berkelanjutan, MSC mengembangkan platform daring pelatihan perikanan komprehensif tingkat 2 dengan pendekatan "blended learning", yakni memadukan pertemuan daring dan luring (luar ruangan).
Platform pelatihan bersama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP yang diluncurkan pada Kamis (22/7) di Bogor, Jawa Barat dan akan berlangsung selama tiga pekan yang diikuti 23 peserta itu, ke depan dirancang untuk mendukung pemangku kepentingan perikanan membangun pemahaman teknis yang diperlukan dalam perbaikan dan memenuhi persyaratan Standar Perikanan MSC, standar keberlanjutan global bagi perikanan tangkap.
MSC berkomitmen membuka akses semua pihak dalam program perbaikan, tanpa pengecualian ukuran perikanan atau lokasi.
Karena itu, MSC bekerja sama dengan industri perikanan di Indonesia, untuk mendorong lebih banyak perikanan menuju keberlanjutan.
Kolaborasi multi-pihak menjadi kunci dalam pemenuhan standar dan masing-masing harus memiliki pemahaman yang sama agar upaya perbaikan perikanan berjalan sinergis.
Ketika perikanan berhasil memenuhi standar pun perlu melanjutkan komitmen ini untuk mempertahankan sertifikatnya, sehingga upaya perbaikan berjalan terus dan hal inilah yang perlu didukung oleh semua pihak.
Selain memiliki pemahaman materi yang komprehensif, setelah menyelesaikan pelatihan Capacity Building Training (CBT) tingkat 2, peserta berhak juga untuk mengikuti uji sebagai syarat menjadi konsultan teknis MSC, yakni ahli perikanan yang terbukti memahami persyaratan Standar Perikanan MSC dan memiliki kapabilitas untuk mengembangkan dan mengelola implementasi program perbaikan perikanan.
Baca juga: KKP dorong peningkatan ekspor perikanan ke kawasan Timur Tengah
Menurut Hirmen Syofyanto, program MSC mendapat pengakuan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai prasarana kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14, melalui upaya menghentikan perikanan berlebih, mengembalikan stok ikan, menjaga ekosistem dan mengurangi perikanan ilegal, tidak tercatat dan tidak teregulasi.
Dukung kompetensi
Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Trian Yunanda, S.Pi, M.Sc, menyatakan pihaknya beserta para pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk berkontribusi mengembangkan berbagai upaya guna menunjang perwujudan praktik perikanan berkelanjutan di Indonesia.
Inovasi pelatihan model semacam itu mendukung kompetensi pemangku kepentingan Indonesia dalam memahami standar perikanan berkelanjutan yang diakui secara global.
Platform pelatihan daring itu akan mencakup materi tingkat menengah "Moving Towards MSC Certification" yang membahas secara rinci teknis Standar Perikanan MSC, termasuk rangkaian kegiatan pembelajaran.
Menggunakan pendekatan "bleanded learning", 23 peserta ditargetkan akan melengkapi materi kursus mandiri dan menjalani sesi diskusi langsung dengan narasumber secara daring.
Pelatihan akan berlangsung selama tiga pekan (22 Juli-12 Agustus) dan disampaikan melalui platform Sistem Manajemen Pembelajaran LearnUpon.
Para peserta dipandu oleh tim yang terdiri atas staf MSC dan konsultan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam penilaian perikanan MSC.
Menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi, sertifikasi menentukan penangkapan ikan untuk tetap berada pada tingkat praktik terbaik global dengan pengelolaan stok yang baik.
Capaian itu harus menjadi komitmen yang harus tetap dijaga selama waktu lima tahun untuk mempertahankan sertifikatnya, terkait dengan stok dan manajemen.
Dalam kaitan itu, tentu dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait terhadap perikanan skala kecil menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong percepatan proses menuju keberlanjutan, sehingga Indonesia bangga saat ini memiliki perikanan ketiga yang memenuhi standar keberlanjutan perikanan tertinggi.
Dengan demikian, maka pemaduan antara pemanfaatan ekonomi sumber daya perikanan dengan pemenuhan pada menjaga kelestarian lingkungan hidup bisa berjalan seiring.
Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan siap modernisasi PPN Pengambengan-Bali
Baca juga: MSC-KKP luncurkan platform pelatihan perikanan berkelanjutan
Baca juga: Menteri Trenggono pastikan laut Indonesia bebas cantrang
Pemerintah menyatakan bahwa hal itu capaian yang membanggakan karena penuh perjuangan dan kerja keras bersama para pihak terkait.
"Sertifikasi tersebut menentukan penangkapan ikan di Indonesia untuk tetap pada tingkat praktik terbaik global dengan pengelolaan stok yang baik," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi.
Sertifikasi yang diperoleh ini melibatkan 380 kapal penangkap ikan yang tersebar di kepulauan Indonesia, mulai dari Sulawesi Utara dan Maluku Utara hingga Laut Banda, dan Flores Timur serta Flores Barat.
Capaian tersebut merupakan raihan ketiga Indonesia berkat upaya KKP dan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) dengan didukung International Pole and Line Foundation (IPNLF), yang telah bekerja keras untuk memastikan perikanan tuna di Indonesia dikelola secara berkelanjutan.
Dua sertifikat MSC sebelumnya, diraih perikanan pole and line tuna yang berbasis di Sorong, Provinsi Papua Barat, dan perikanan "handline" yang berbasis di Pulau Buru, Provinsi Maluku, juga telah mendapatkan sertifikasi serupa, masing-masing di 2018 dan 2019.
Menurut Zaini adanya sertifikasi itu menunjukkan komitmen terhadap penangkapan tuna yang berkelanjutan di Indonesia pada dunia, karena sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di dunia, sangat vital bagi Indonesia untuk mendukung proses perolehan sertifikasi ini melalui program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Project/FIP) agar segala sektor perikanan bisa tumbuh secara berkelanjutan sembari memberikan jaminan mata pencaharian di masa depan.
Baca juga: KKP perkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dengan Stelina
Selain itu, merupakan implementasi kerja sama antara KKP dan MSC yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Pelatihan
Sebagai tindak lanjut dari kolaborasi tersebut, Direktur MSC Indonesia Hirmen Syofyanto menjelaskan untuk meningkatkan standar kompetensi pemangku kepentingan dalam mempersiapkan perikanan berkelanjutan, MSC mengembangkan platform daring pelatihan perikanan komprehensif tingkat 2 dengan pendekatan "blended learning", yakni memadukan pertemuan daring dan luring (luar ruangan).
Platform pelatihan bersama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP yang diluncurkan pada Kamis (22/7) di Bogor, Jawa Barat dan akan berlangsung selama tiga pekan yang diikuti 23 peserta itu, ke depan dirancang untuk mendukung pemangku kepentingan perikanan membangun pemahaman teknis yang diperlukan dalam perbaikan dan memenuhi persyaratan Standar Perikanan MSC, standar keberlanjutan global bagi perikanan tangkap.
MSC berkomitmen membuka akses semua pihak dalam program perbaikan, tanpa pengecualian ukuran perikanan atau lokasi.
Karena itu, MSC bekerja sama dengan industri perikanan di Indonesia, untuk mendorong lebih banyak perikanan menuju keberlanjutan.
Kolaborasi multi-pihak menjadi kunci dalam pemenuhan standar dan masing-masing harus memiliki pemahaman yang sama agar upaya perbaikan perikanan berjalan sinergis.
Ketika perikanan berhasil memenuhi standar pun perlu melanjutkan komitmen ini untuk mempertahankan sertifikatnya, sehingga upaya perbaikan berjalan terus dan hal inilah yang perlu didukung oleh semua pihak.
Selain memiliki pemahaman materi yang komprehensif, setelah menyelesaikan pelatihan Capacity Building Training (CBT) tingkat 2, peserta berhak juga untuk mengikuti uji sebagai syarat menjadi konsultan teknis MSC, yakni ahli perikanan yang terbukti memahami persyaratan Standar Perikanan MSC dan memiliki kapabilitas untuk mengembangkan dan mengelola implementasi program perbaikan perikanan.
Baca juga: KKP dorong peningkatan ekspor perikanan ke kawasan Timur Tengah
Menurut Hirmen Syofyanto, program MSC mendapat pengakuan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai prasarana kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14, melalui upaya menghentikan perikanan berlebih, mengembalikan stok ikan, menjaga ekosistem dan mengurangi perikanan ilegal, tidak tercatat dan tidak teregulasi.
Dukung kompetensi
Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Trian Yunanda, S.Pi, M.Sc, menyatakan pihaknya beserta para pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk berkontribusi mengembangkan berbagai upaya guna menunjang perwujudan praktik perikanan berkelanjutan di Indonesia.
Inovasi pelatihan model semacam itu mendukung kompetensi pemangku kepentingan Indonesia dalam memahami standar perikanan berkelanjutan yang diakui secara global.
Platform pelatihan daring itu akan mencakup materi tingkat menengah "Moving Towards MSC Certification" yang membahas secara rinci teknis Standar Perikanan MSC, termasuk rangkaian kegiatan pembelajaran.
Menggunakan pendekatan "bleanded learning", 23 peserta ditargetkan akan melengkapi materi kursus mandiri dan menjalani sesi diskusi langsung dengan narasumber secara daring.
Pelatihan akan berlangsung selama tiga pekan (22 Juli-12 Agustus) dan disampaikan melalui platform Sistem Manajemen Pembelajaran LearnUpon.
Para peserta dipandu oleh tim yang terdiri atas staf MSC dan konsultan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam penilaian perikanan MSC.
Menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi, sertifikasi menentukan penangkapan ikan untuk tetap berada pada tingkat praktik terbaik global dengan pengelolaan stok yang baik.
Capaian itu harus menjadi komitmen yang harus tetap dijaga selama waktu lima tahun untuk mempertahankan sertifikatnya, terkait dengan stok dan manajemen.
Dalam kaitan itu, tentu dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait terhadap perikanan skala kecil menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong percepatan proses menuju keberlanjutan, sehingga Indonesia bangga saat ini memiliki perikanan ketiga yang memenuhi standar keberlanjutan perikanan tertinggi.
Dengan demikian, maka pemaduan antara pemanfaatan ekonomi sumber daya perikanan dengan pemenuhan pada menjaga kelestarian lingkungan hidup bisa berjalan seiring.
Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan siap modernisasi PPN Pengambengan-Bali
Baca juga: MSC-KKP luncurkan platform pelatihan perikanan berkelanjutan
Baca juga: Menteri Trenggono pastikan laut Indonesia bebas cantrang
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
Tags: