Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia harus membuka diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dalam rangka menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, Hasto menyatakan bahwa Indonesia harus membuka diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan yang akan menjadi interaksi intelektual setiap elemen bangsa.

"Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa gerakan PDI Perjuangan dan bangsa Indonesia harus terlaksana melalui kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya dan unggul serta penguasaan teknologi dengan gagasan yang lahir dari nilai-nilai kebudayaan," kata Hasto.

Ia juga mengutip pernyataan Bung Karno yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus membangun budaya intelektual dan penguasaan teknologi yang berakar pada ideologi dan kebudayaan serta mewarisi perjalanan sejarah menuju bangsa yang maju.

Hal itu sendiri disampaikan Hasto dalam webinar nasional yang bertajuk "Indonesia 2045: Tantangan dan Kesiapan Pencapaian" yang digelar oleh Badan Penelitian Pusat (Balitpus) DPP PDI Perjuangan pada hari Sabtu (14/8).

Selain di bidang SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga mengatakan bahwa tantangan menuju 2045 adalah mengantarkan kesiapan Indonesia menuju peradaban yang maju dan dibangun dengan pemikiran konstruktif yang harus digerakkan melalui spirit nilai-nilai ideologi Pancasila.

"Sikap PDI Perjuangan pada Kongres V PDI Perjuangan menegaskan jalan Trisakti sebagai satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata Hasto.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa PDIP mengutamakan keberpihakannya pada rakyat marhaen dan kekuatan produksi nasional yang menopang jalannya ekonomi kerakyatan.

Webinar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Yahya Cholil Staquf, Inisiator Gerakan 4.0 Budiman Sudjatmiko, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi yang bertindak sebagai moderator.

Baca juga: Faisal Basri: Hatta gagas koperasi untuk hadapi kaum kapitalis

Baca juga: Sepekan, elektabilitas Demokrat hingga UU ITE tidak cabut