Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.

AA LaNyalla Mahmud dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan akibat pandemi COVID-19, proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring sejak Maret 2020, namun masih terdapat banyak kendala.

Kendala yang paling sering ditemukan adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki fasilitas gawai. Selain itu juga, banyak siswa maupun orang tua kesulitan membeli kuota hingga sulitnya jaringan internet, khususnya yang berada di daerah pelosok.

“Pemerintah memang memiliki program bantuan kuota internet, tapi banyak siswa yang tidak punya akses HP, atau sekalipun punya, HP nya tidak support untuk PJJ atau sulitnya sinyal di tempat tinggal mereka. Ini menjadi sebuah keprihatinan yang seharusnya dipikirkan secara serius oleh pemerintah,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, sekolah daring perlu dilakukan untuk menghindari penularan virus Corona ke anak-anak.

“Namun, pemerintah harus bisa memastikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran berbasis online untuk seluruh siswa dapat terpenuhi. Era digitalisasi harus bisa dirasakan semua orang di seluruh Indonesia,” ucapnya.

LaNyalla pun mengapresiasi orang tua dan siswa yang berjuang untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah daring secara pribadi, seperti yang dilakukan dua orang siswa kakak beradik, Ahmad Fardan Azzmib dan Sofia Ghoyatun Nafisah, yang membeli gawai dari tabungan mereka.

“Apa yang dilakukan Ahmad Fardan Azzmib dan adiknya, Sofia Ghoyatun Nafisah, siswa/siswi SD di Magelang, patut dipuji karena rela membuka tabungan untuk membeli handphone agar memudahkan sekolah online. Bahkan keduanya bersama sang ibu tidak malu datang ke toko HP membayar dengan uang recehan,” katanya.

Sedangkan, sejumlah guru menggunakan handy talky (HT) untuk mengajar akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Di antaranya, guru di SDN 1 Balerejo Madiun, guru Madrasah Ibtidaiyah Pasawahan Ciamis, dan guru SD Mojo Pasar Kliwon Solo.

Para guru itu membagi murid-muridnya menjadi beberapa kelompok yang rumahnya berdekatan, untuk bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran melalui siaran HT guru.

Baca juga: Ketua DPD RI imbau sekolah tatap muka dilakukan bertahap

Cara tersebut dinilai memudahkan sehingga murid tidak terbebani kuota internet, dan bagi yang tidak memiliki gawai masih tetap bisa mengikuti pembelajaran.

Hanya saja, terkadang para siswa harus ke luar rumah mencari lokasi yang menangkap frekuensi pancaran HT guru, baik di jalan, kebun, bahkan hutan. Para murid pun tak merasa terbebani walaupun harus menerima pelajaran yang lain dari bisanya.

Keterbatasan jaringan dan kuota internet pun memaksa siswa di SMK Negeri 7 Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima materi pembelajaran dari guru melalui aplikasi Facebook gratis.

Guru SMKN 1 Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, juga menyiasati persoalan jaringan dengan memberikan fotokopi materi di sekolah sehingga anak-anak bisa datang dan mengambilnya untuk mengerjakan kembali di rumah masing-masing.

Selain masalah jaringan internet, listrik yang sering padam juga menjadi kendala siswa mengikuti pembelajaran daring. Hal tersebut dirasakan siswa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang terpaksa mencari sinyal di pantai atau di atas gunung demi mendapatkan pembelajaran.

Mereka bahkan terkadang tidak bisa mengikuti proses belajar via daring jika cuaca buruk terjadi di wilayahnya.

Baca juga: Ketua DPD imbau dibentuk Satgas COVID-19 sekolah

“Di daerah-daerah, khususnya yang berada di pelosok, masalah listrik ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Masih banyak juga desa yang belum teraliri listrik sehingga siswa di sana tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Ini jadi PR besar pemerintah,” kata LaNyalla.

LaNyalla mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan PLN untuk mengatasi persoalan yang dihadapi terkait jaringan internet dan listrik. Kerja sama Kemendikbud dengan pemerintah daerah dinilai juga harus maksimal.

“Dengan begitu hak anak mendapat pendidikan yang layak betul-betul dapat terealisasi. Kita masih punya pekerjaan besar untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Seluruh jajaran terkait harus bisa mendatangkan solusi dari setiap masalah yang muncul mengenai PJJ ini,” katanya.

Dia memuji para guru yang berjuang lebih untuk memastikan siswa-siswinya mendapat pembelajaran yang layak selama masa pandemi di tengah keterbatasan sarana prasarana. Seperti yang dilakukan guru di SDN Purbayani 1 Garut Ujang Setiawan yang memilih mendatangi rumah siswanya dengan sepeda motor untuk mengajar.

“Perjuangan para guru lebih berat saat pandemi ini. Saya yakin ada banyak guru seperti Pak Ujang yang rela berkeliling dari kampung ke kampung lain agar muridnya bisa mendapat pelajaran secara maksimal ini tidak mudah. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi guru di masa pandemi,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah siapkan panduan pembelajaran daring-luring di madrasah