Surabaya (ANTARA News) - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah membantu sertifikasi rumah bagi korban bencana alam seperti korban letusan Gunung Merapi.

"Sekarang, kami belum masuk, karena masih tahap tanggap darurat. Kalau sudah rekonstruksi dan rehabilitasi, kami akan bantu," katanya setelah membuka `International University Presidential Forum 2010` di Grha ITS, Surabaya, Senin.

Menurut dia, penanganan korban Merapi saat ini masih menjadi kewenangan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sehingga pihaknya tidak bisa langsung terlibat sekaligus.

"Masih banyak pengungsi yang meninggalkan rumahnya, sehingga kami belum bisa bertindak, tapi Presiden sudah memerintahkan kami untuk mengupayakan penyelesaian dengan damai dan terbaik," katanya.

Oleh karena itu, kementerian ini akan membantu pengurusan hak tanah bagi korban bencana alam seperti di Merapi, sehingga rumah yang baru nanti menjadi kekayaan yang bermanfaat bagi mereka, bukan seperti selama ini.

"Untuk pembangunan rumahnya, kami akan menunggu tim survei dari para ahli terkait lokasi yang aman untuk pemukiman selanjutnya, sehingga tidak sampai rumah yang baru akan kembali terancam bencana," katanya.

Tentang bantuan sertifikasi rumah, ia mengatakan akan meminta bantuan RT/RW setempat, termasuk mendata jumlah mereka yang menjadi korban dan pemikiran untuk kemungkinan pembangunan rumah di lokasi semula atau relokasi ke kawasan yang lebih aman.

Selain itu, pemerintah akan membantu pembangunan rumah secara swadaya yakni pembangunan rumah yang melibatkan `keringat` masyarakat setempat dengan bergotong royong.

"Dengan pembangunan swadaya itu, maka bantuan yang seharusnya mencapai puluhan juta akan cukup dengan Rp5 juta atau Rp10 juta, tapi bantuan akhirnya dapat dikembangkan untuk sasaran lebih banyak warga lagi," katanya.

Ia menyatakan pembangunan rumah swadaya itu juga akan mempertimbangkan rumah tahan gempa, sanitasi, air bersih, dan sebagainya, termasuk kemungkinan ancaman bencana.

"Untuk korban Merapi, kami sudah membuat modul pembangunan rumah di dua titik. Kalau solusinya memang relokasi, maka pemerintah yang akan menyediakan lahan yang aman," katanya.

Namun, kendala dari relokasi adalah bila warga tidak mau dipindahkan, karena itu pihaknya akan melibatkan pemerintah di tingkat bawah dan tokoh masyarakat.

"Hal serupa pernah kami alami saat membantu korban banjir bandang di Wasior (Papua Barat). Warga Wasior sudah diusulkan untuk pindah lokasi, tapi tetap saja tidak mau, padahal mereka berada di bibir sungai," katanya.(*)

E011/S006/AR09