Jakarta (ANTARA) - Cendekiawan asal Sumatera Barat (Sumbar) Hasril Chaniago mengatakan kedekatan Presiden RI pertama Soekarno dengan Bung Hatta terbentuk karena pertalian adat yang cukup erat, selain adanya kesamaan pandangan tentang kebangsaan.

"Pertalian adat itu terbentuk karena Bung Karno adalah Sumando (menantu laki-laki di Sumbar) yang mempersunting Ibu Fatmawati yang merupakan orang Minang," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berangkat dari itu, dalam konsep berpikir orang Minangkabau, Bung Karno juga dianggap sebagai orang Minang karena sudah bertali adat dengan orang Minangkabau, ujar Hasril.

Pertalian adat tersebut berlanjut ke Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak Soekarno karena menikah dengan Taufiq Kiemas yang memiliki gelar (datuak) datuk Basa Batuah dan orang Minangkabau asli.

Baca juga: Hasto ingin mewarisi semangat Bung Karno dalam usianya ke-55 tahun

"Karena adanya keterikatan tersebut, Presiden RI kelima diberikan gelar adat Puti Reno Nilam," kata dia.

Mengenai sosok Bung Hatta, Hasril mengatakan ada beberapa catatan yang mendalam mengenai pemikiran tokoh kelahiran Kota Bukittinggi tersebut. Dasar kepemimpinan bangsa menurut versi Bung Hatta, yaitu kerakyatan dan demokrasi.

Demokrasi, menurut Hatta, terbagi dalam tiga konsep yakni demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Semuanya terangkum mengenai konsep Bung Hatta tentang kemandirian bangsa.

Tapi, kata tokoh pers asal Sumbar tersebut, soal demokrasi Bung Hatta juga mengkritik terutama demokrasi ala barat yakni demokrasi kapitalis. Kaum kapitalis yang terkecil golongannya dapat menguasai penghidupan orang banyak.

Baca juga: Putri Tanjung sebut spirit Bung Karno akan selalu melekat di hati

Kritik itu disampaikan kala sistem demokrasi dikuasai golongan kuat atau berpengaruh besar yang memberi rupa kepada demokrasi.

"Karena itu Bung Hatta mengingatkan bila hanya menyalin demokrasi barat yang berdasarkan kapitalisme ataupun liberalisme, maka demokrasi kita nanti dikuasai oleh pemilik kapital," ujarnya.

Mengenai konsep ekonomi, Bung Hatta pada prinsipnya tidak anti utang, tenaga kerja dan modal asing. Akan tetapi, prinsip pemakaian pinjaman dan modal asing tidak boleh mengganggu kedaulatan atau kemandirian nasional bangsa.

Pemikiran Bung Hatta lainnya tentang pembangunan yang besar seperti jalan raya, pembangkit listrik, irigasi, fasilitas umum dan sebagainya harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara di sektor swasta, ditempatkan di tengah atau berkutat di cabang produksi, usaha yang tidak berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Baca juga: Bung Karno jadi inspirasi Nadiem rumuskan profil pelajar pancasila