Webinar bertajuk "Dari PPKM darurat ke level 4 : Terbukti Akurat?" menghadirkan pembicara kunci Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karonpenmas) Brigjen Pol Rusdi Hartono dan tiga narasumber lainnya, yakni juru bicara (Jubir) Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi dan Sosiolog Universitas Indonesia Dr Imam B Prasodjo.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan diskusi ini untuk membangun narasi positif dalam upaya penanganan COVID-19 sekaligus menjaring masukan dalam rangka optimalisasi kebijakan PPKM tersebut.
"Karenanya isu seputar penurunan kasus dalam kebijakan PPKM darurat atau level 4 sebagai sebuah pencapaian positif penting untuk diangkat sebagai bentuk apresiasi dan cipta opini dalam narasi optimisme, sekaligus dijadikan wadah untuk menjaring masukan dalam rangka optimlisasi kebijakan PPKM ke depan," tutur Rusdi.
Rusdi menyebutkan, pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat setelah melihat angka positif COVID-19 yang mengalami peningkatan pada akhir Juni 2021 lalu. PPKM darurat diberlakukan dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Lalu diperpanjang hingga 26 Juli menjadi PPKM level 4, hingga kini pun diperpanjang lagi sampai 16 Agustus.
Menurut dia, hasil positif penerapan PPKM darurat ke level 4 disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mocthar Ngabalin dalam Rapat Terbatas pada Sabtu, (24/7) lalu.
Rusdi mengingatkan, tidak berpuas diri dengan hasil positif tersebut, karena perlu terus ditingkatkan upaya-upaya pengendalian dan pencegahan penularan COVID-19.
"Banyak hal yang terus ditingkatkan, dan tentunya ikhtiar ini harus terus dipersiapkan," ujar Rusdi.
Dalam paparannya, Rusdi menyebutkan terjadi penurunan angka kasus positif selama lima hari berturut-turut pemantauan yang dilakukan dari akhir Juli sampai awal Agustus 2021.
Pada masa pemberlakuan PPKM level 4, Rabu (28/7) tercatat kasus baru di angka 47.791. Lalu Kamis (29/7) sebanyak 43.479 kasus, angka ini terus turun pada Jumat (30/7) menjadi 41.168 kasus, berlanjut hingga Sabtu (31/9) menjadi 37.284 kasus.
Hingga Minggu (1/8) angka kasus positif baru sebanyak 30.738 kasus, dan Senin (2/8) turun menjadi 22.404 kasus. Dengan penambahan kasus positif dari akhir Juli sampai 2 Agustus 2021, jumlah warga Indonesia terserang COVID-19 sejak pertama diumumkan 2 Maet 2020 mencapai 3.462.800 orang. Sebanyak 2.842.345 di antaranya sembuh, 97.291 orang meninggal dunia, dan pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, isolasi mandiri dan isolasi terpusat sebanyak 523.164 pasien.
Selanjutnya, kata Rusdi, pada Senin (2/8) dalam keterangan pers Menteri Kesehatan yang disampaikan dalam Rapat Terbatas Evaluasi PPKM bahwa kasus aktif COVID-19 dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) telah menurun dalam tujuh hari terakhir.
"Data terbaru menunjukkan jumlah kasus baru pada tanggal 9 Agustus bertambah sebanyak 20.709 kasus yang artinya jika dibandingkan jumlah kasus di awal, kebijakan PPKM darurat mengalami penurunan yang cukup signifikan," ungkap Rusdi.
Diakhir paparannya Rusdi menyakini bahwa kebijakan PPKM darurat terbukti akurat menurunkan angka positif kasus harian COVID-19.
"Mengutip kata-kata bijak bahwa hasil tak akan pernah mengkhianati usaha," kata Rusdi.
Juru bicara (Jubir) Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam paparannya mengapresiasi TNI Polri yang berjasa dalam menurunkan mobilitas masyarakat dalam 24 jam.
Selain itu, kata Jodi, TNI Polri juga sangat berperan penting mengimbau pasien isolasi mandiri mau pindah ke isolasi terpadu.
"Kami mengapresiasi teman-teman Polri dan TNI dalam mendukung penurunan mobilitas ini," ucap Jodi.
Sementara itu, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengingatkan masih banyaknya hoaks seputar penanganan COVID-19, seperti hoaks tentang vaksin yang jumlahnya sampai 2.000 artikel.
Sosiolog Universitas Indonesia Dr Imam B Prasodjo mengatakan kata kunci dalam menurunkan dan menekan angka COVID-19 adalah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi dan meningkatkan ketangguhan tubuh (imun).
Menurut dia, upaya yang dilakukan Polri, TNI dan tenaga kesehatan ada batasnya, mereka juga punya keluarga, dan punya beban tersendiri dalam menjalankan tugasnya, terlebih insentif yang terlambat cair. Sementera para tenaga kesehatan bekerja dengan ancaman risiko tertular yang tinggi.
Imam menyarankan agar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) diaktifkan, agar Indonesia mampu beradaptasi dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Jika tidak pandemi COVID-19 yang berpotensi menjadi edemik bisa terjadi di Indonesia.
"Kita ini seperti menunggu giliran, kalau kita lengah kita kena, jadi vaksinasi perlu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19," ujar Imam.