Jakarta (ANTARA News) - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan, partainya mendesak pemerintah segera melakukan koreksi total atas strategi penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan efektivitas program antisipasi musibah.

"Peningkatan kemampuan negara mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana sangat urgen, mengingat potensi bencana alam melekat pada posisi geografis negara kita," kata Anggota Komisi III DPR RI ini kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Bambang menunjuk Jepang yang menyadari posisi geografisnya seperti Indonesia, sehingga negeri itu mampu mengantisipasi dampak berbagai bencana, utamanya gempa maupun tsunami.

"Demikian pula Amerika Serikat yang mampu meminimalisasi korban dan kerugian material akibat dampak aneka badai. Makanya, tak ada salahnya kita belajar dari kedua negara berpengalaman tersebut," tegasnya.

Ia menandaskan, koreksi total harus dimulai dengan menempatkan para ahli di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekaligus memberi wewenang penuh untuk mengambil keputusan serta bertindak dalam situasi darurat bencana atas nama negara.

Menurut Bambang, Ketua BNPB harus menjadi seperti satu-satunya komandan yang berwenang penuh memanfaatkan apa pun sumberdaya, demi menyelamatkan nyawa warga negara di lokasi bencana, termasuk melakukan evakuasi paksa.

Bambang juga menilai sinergi permanen BNPB dengan PVMBG Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan dan institusi-institusi lain yang relevan harus ditetapkan dalam sebuah ketentuan setara Undang Undang.

"Agar wajib diimplementasikan dalam situasi darurat bencana. Jadi, jangan lagi tiba saat tiba akal, lalu bermuara kepada gagap menghadapi bencana atau cuma menjadikan musibah sebagai arena meraih pencitraan diri," tandasnya.

Bambang Soesatyo juga mengusulkan Presiden memasukkan unsur TNI dalam keanggotaan BNPB.

Misalnya, dari TNI Angkatan Darat, menurutnya, BNPB bisa mengandalkan Divisi Zeni Tempur (Zipur)-nya yang sangat berpengalaman menembus medan berat.(*)

M036/A041/AR09