Magelang (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyatakan perlunya regulasi pencairan dana untuk mengantisipasi bencana.

"Kejadian erupsi Merapi berulang dalam kurun waktu tertentu, seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya, namun pemerintah daerah kelihatannya kurang persiapan dengan alasan dana belum bisa cair sebelum kejadian," katanya di Magelang, Senin.

Ia mengatakan hal tersebut saat mendampingi Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meninjau Posko Penanggulangan Bencana Merapi Tingkat Jateng di Magelang.

Karding mengatakan, selama ini dana bisa dicairkan setelah terjadi bencana sehingga saat bencana benar-benar terjadi pemerintah daerah kalang kabut karena belum mempunyai dana yang cukup untuk menanganinya.

"Ini memang problem dan harus dicarikan solusinya. Besok harus dibicarakan khusus, sehingga ada dana yang siap untuk mengantisipasi terjadinya bencana, tidak hanya ketika bencana sudah terjadi. Ini perlu dicari regulasinya," katanya.

Priyo mengatakan, dana tambahan penanganan bencana yang diajukan pemerintah sebanyak Rp150 miliar telah disetujui DPR.

Menurut dia, dana tersebut dipersyaratkan untuk tanggap darurat dan penanganan bencana khususnya korban Gunung Merapi, gempa dan tsunami di Mentawai, banjir di Wasior dan beberapa tempat lainnya.

"Dana tersebut digunakan di pos pemerintah. Silakan, kami sudah serahkan kepada Menteri Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan seterusnya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan tanggap darurat dan penanganan korban bencana," katanya.

Ia menyatakan keprihatinannya atas musibah beruntun yang melanda tanah air.

"Saya juga menyerukan kepada anggota DPR, dilarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri bahkan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya pun banyak yang diperpendek. Kami ingin konsentrasi pada kondisi di tanah air," katanya.

Ia mengimbau kepada anggota DPR untuk menggunakan caranya, baik ketokohan atau individu maupun sebagai anggota dewan untuk membantu apa saja yang bisa dibantu di daerah bencana.

Kunjungan rombongan anggota DPR RI tersebut, selain ke Magelang juga ke Yogyakarta, dan Klaten.

Priyo mengatakan, peninjauan di lapangan itu untuk memastikan bahwa bantuan dana sebesar 150 miliar itu sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum.

Ia menilai, penanganan korban bencana itu berbeda dengan gempa Yogyakarta pada 2006 yang agak carut marut, sekarang relatif sudah ada peningkatan, tetapi memang masih ada kedodoran koordinasi antara BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

"Namun sudah agak baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya," katanya.(*)
(U.H018/M029/R009)