Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyarankan pemerintah mempercepat dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Pemetaan harus dilakukan jika pemerintah ingin menurunkan kasus penyebaran COVID-19 di luar Jawa dan Bali," ujarnya di sela reses di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, setelah Jawa dan Bali, lonjakan kasus mulai bergeser ke daerah di luar kedua pulau tersebut sehingga pemerintah harus mengambil tindakan cepat.

Senator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah memetakan prioritas kelompok yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin.

Baca juga: LaNyalla: Gagasan karantina di awal pandemi ada namun terkendala biaya
Baca juga: Ketua DPD minta Jatim tingkatkan rasio pelacakan kasus COVID-19
Baca juga: DPD RI siap tingkatkan kerja sama parlemen dengan Senat AS

"Misalnya dengan menimbang kerentanan dan aspek pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada daerah yang tak optimal mendapat jatah vaksin. Jika dijalankan, program vaksinasi akan menjadi tepat sasaran. Target menekan pandemi juga bisa tercapai," ucapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, La Nyalla meminta pemerintah pusat mempercepat pendistribusian vaksin ke 10 provinsi penyumbang angka lonjakan COVID-19.

Harapannya, kata dia, agar tidak terjadi ledakan angka positif dan angka kematian, terutama provinsi dengan zona merah di luar Jawa dan Bali.

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, Riau dan Lampung disebut menjadi provinsi di luar Jawa-Bali yang paling tinggi angka kematian akibat COVID-19.

Per 4 Agustus 2021, Riau dilaporkan kasus kematiannya akibat sebanyak 2.755 orang, dan di Lampung terdapat 2.332 orang.

Selain itu, lanjut La Nyalla, Lampung juga tercatat sebagai daerah dengan tingkat vaksinasi COVID-19 terendah di Indonesia, yang sesuai data Kementerian Kesehatan per 5 Agustus 2021 menerima dosis pertama vaksin hanya 9,33 persen.

Persentase itu di bawah Papua (14,8 persen) dan Maluku Utara (11,71 persen).

Lalu, untuk penerima dosis kedua, Lampung ada di urutan nomor tiga dari bawah, yakni 5,9 persen, dan berada di atas Sumatera Barat (5,53 persen) serta Nusa Tenggara Barat (5,7 persen).