Kemenkeu: Pemulihan bergantung progres pengendalian COVID-19
5 Agustus 2021 14:10 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar Indonesia Macroeconomic Update 2021 di Jakarta, Kamis (8/4/2021). (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan arah pemulihan ekonomi nasional ke depan akan sangat berkaitan erat dengan progres penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19.
“Sejak pertengahan Juni 2021 perkembangan kasus di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat,” katanya di Jakarta, Kamis.
Febrio mengatakan pemerintah pun merespons cepat terhadap peningkatan kasus COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021.
Baca juga: Kemenkeu pastikan sudah bayar klaim perawatan COVID-19 Rp25,45 triliun
Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan upaya nyata pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.
Implementasi PPKM bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus COVID-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif dapat segera diturunkan kembali.
Febrio tak memungkiri upaya itu berimplikasi pada tertahannya konsumsi masyarakat namun ini adalah langkah yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
Ia optimistis momentum pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor akan terus terjaga seiring dengan implementasi PPKM yang efektif.
Baca juga: Stafsus Presiden: Pemerintah tetap berhati-hati meski ekonomi membaik
Momentum perbaikan tersebut turut membantu peran APBN dan program PEN yang masih tetap berjalan namun dorongannya akan terbatas jika sumber pertumbuhan lainnya terganggu.
Arah pemulihan sektor usaha strategis seperti industri pengolahan, transportasi pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum juga sangat bergantung pada sisi pengendalian COVID-19.
“Pemerintah akan tetap fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi terutama dengan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat testing, tracing, treatment (3T),” jelasnya.
Ia memastikan sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga terus diperkuat untuk mewaspadai dampak negatif yang berpotensi terjadi dari eskalasi kasus COVID-19.
Berbagai upaya ini dipertahankan seiring kinerja ekonomi triwulan II-2021 yang telah mampu tumbuh positif mencapai 7,07 persen (yoy) dan sesuai dengan prediksi Kementerian Keuangan. “Hal ini membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan telah berjalan dan terjadi secara nyata”, ujarnya.
“Sejak pertengahan Juni 2021 perkembangan kasus di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat,” katanya di Jakarta, Kamis.
Febrio mengatakan pemerintah pun merespons cepat terhadap peningkatan kasus COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021.
Baca juga: Kemenkeu pastikan sudah bayar klaim perawatan COVID-19 Rp25,45 triliun
Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan upaya nyata pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.
Implementasi PPKM bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus COVID-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif dapat segera diturunkan kembali.
Febrio tak memungkiri upaya itu berimplikasi pada tertahannya konsumsi masyarakat namun ini adalah langkah yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
Ia optimistis momentum pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor akan terus terjaga seiring dengan implementasi PPKM yang efektif.
Baca juga: Stafsus Presiden: Pemerintah tetap berhati-hati meski ekonomi membaik
Momentum perbaikan tersebut turut membantu peran APBN dan program PEN yang masih tetap berjalan namun dorongannya akan terbatas jika sumber pertumbuhan lainnya terganggu.
Arah pemulihan sektor usaha strategis seperti industri pengolahan, transportasi pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum juga sangat bergantung pada sisi pengendalian COVID-19.
“Pemerintah akan tetap fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi terutama dengan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat testing, tracing, treatment (3T),” jelasnya.
Ia memastikan sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga terus diperkuat untuk mewaspadai dampak negatif yang berpotensi terjadi dari eskalasi kasus COVID-19.
Berbagai upaya ini dipertahankan seiring kinerja ekonomi triwulan II-2021 yang telah mampu tumbuh positif mencapai 7,07 persen (yoy) dan sesuai dengan prediksi Kementerian Keuangan. “Hal ini membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan telah berjalan dan terjadi secara nyata”, ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
Tags: