Kuala Lumpur (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan ataupun malu untuk meminta maaf kepada masyarakat jika pernyataan tentang bencana alam tsunami menimbulkan salah tafsir oleh sejumlah pihak.

"Kita manusia biasa dan saling memaafkan itu budaya yang harus ditegakkan," kata Marzuki disela-sela pertemuannya dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar, di Kuala Lumpur, Jumat.

Desakan agar Marzuki Alie meminta maaf itu terkait dengan pernyataannya yang dinilai tidak simpati yang dimuat beberapa media terhadap musibah yang terjadi di Mentawai.

Marzuki menyalahkan penduduk yang tinggal di pantai rawan tsunami.

Menurut dia, salah persepsi, salah pandang, ataupun salah pengutipan tidaklah perlu dipermasalahkan mengingat ucapan tersebut tidaklah untuk saling merendahkan.

Untuk itu, dirinya tidak mempermasalahkan apakah itu meminta maaf duluan karena yang penting adalah kita bisa terus mempertebal tali kerja sama sehingga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana dengan baik.

"Ini menjadi tugas saya sebagai pimpinan agar yang dicita-citakan bisa berjalan sesuai dengan baik," katanya.

Selanjutnya, wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga menyatakan bahwa pada saatnya dirinya akan turun ke wilayah yang terkena gempa untuk memberikan bantuan.

Saat ini, menurut dia, kehadiran para relawan dan para pekerja adalah yang paling diperlukan untuk membantu proses evakuasi para korban bencana alam tersebut.

"Kalau saya kesana sekarang sebagai empati, apa yang bisa dikerjakan. Lebih baik, saya berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti dengan menteri perhubungan untuk menanyakan berapa kapal yang dikirim ke lokasi bencana dan kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam penanggulangan bencana alam tersebut.

"Pemikiran saya rasional dan saya tidak mau hanya jadi penonton di sana," ungkapnya.

Dijelaskannya, pada saatnya DPR akan turun ke wilayah yang terkena bencana guna memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi.

"Kita punya tim khusus yang menangani masalah bencana alam yaitu komisi VIII, yang telah mempersiapkan apa yang dapat dilakukan di wilayah lokasi bencana tersebut," ungkapnya.

DPR RI juga telah mempersiapkan tim bencana yang beranggotakan anggota parlemen dari daerah pemilihan di wilayah yang terkena bencana alam.

"Kita sudah siapkan anggaran untuk membantu proses perbaikan di wilayah bencana tersebut," ungkapnya.
(T.N004/A025/R009)