Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR bidang Kesra, Taufik Kurniawan mengatakan bahwa penanganan bencana di Indonesia sudah baik dan DPR terus mendorong peningkatan serta kemampuan pemerintah mengatasi dampak bencana.

"Jika saat ini terlihat banyak kekurangan, hal itu karena bencana yang datang silih berganti dan serempak," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, bencana yang terjadi karena dinamika alam dan hal itu tidak bisa dihindari, sehingga memang diperlukan kesadaran dan kepasrahan atas kondisi seperti itu.

"Kalau memang karena dinamika alam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memang harus sadar bahwa posisi Indonesia yang terletak dalam pertemuan dua lempeng tektonik membuat Indonesia menjadi daerah rawan bencana. Untuk itu kita hanya bisa berdoa dan instrospeksi diri, agar bangsa ini bisa dihindarkan dari hal-hal seperti itu," katanya.

Namun untuk bencana-bencana yang disebabkan ulah manusia seperti ilegal logging yang menimbulkan banjir dan tanah longsor, hal ini masih bisa dihindari. "Ini yang seharusnya bisa kita cegah agar tidak terjadi hal-hal seperti itu," ujar Taufik yang juga Sekjen DPP PAN.

Dia mengatakan, bangsa ini juga bisa memanfaatkan perkembangan teknolgi dan informasi, sehingga jika memang diketahui akan ada bencana sebelumnya, maka hal ini bisa diantisipasi dan diinformasikan dengan cepat. "Saya kira hal seperti ini bisa dimanfaatkan juga, disamping perlunya menjaga aturan-aturan yang telah disepakati bersama yang harus konsisten dilaksanakan," katanya.

Menurut dia, UU Tata Ruang, UU Pencemaran Lingkungan, UU Kehutanan dan juga etika menjaga kebersihan bersama harus bisa dilaksanakan secara konsisten agar paling tidak bencana akibat ulah manusia bisa dihindari.

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengemukakan, BMKG dan BNPB yang mendapatkan anggaran sangat besar dari APBN, perlu lebih fokus dan terkoodinatif dalam menangani permasalahan sosialisasi daerah bencana. Kedua lembaga itu seharusnya bisa menyosialisasikan kondisi Jakarta seluruhnya dan berkoordinasi dengan sektor-sektor lain untuk melakukan langkah-langkah antisipasi jika bencana besar melanda, termasuk di ibukota.

"Jakarta harus jadi prioritas, semua pihak yang berkentingan dan memiliki kewajiban untuk itu baik Pemda, Pemerintah Pusat, BMKG, BNPB dan maupun lembaga lainnya harus membuat sosisalisasi bencana mulai dari antisipasi, penangangan dan perilaku menghadapi bencana. Hal ini penting agar jika terjadi bencana paling tidak masyarakat maupun pemerintah paham apa yang harus dilakukan, dan ini semua tidak akan bisa berjalan tanpa ada koordinasi lintas sektor yang benar-benar baik," katanya.

FKB akan menggalang dukungan agar hal ini bisa dibicarakan antara Pemerintah Pusat,DPR, DPD, Pemda DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk membicarakan hal ini bersama-sama dengan jajaran departemen dan badan-badan yang terkait. Hal itu penting untuk memutuskan apakah Indonesia daerah rawan bencana atau tidak. Kalau Indonesia memang masuk daerah rawan bencana, maka tentunya antispasi dan penangangan bencana harus menjadi prioritas untuk ditangani.

"Kalau memang diputuskan kita daerah rawan bencana maka kita bisa meniru Jepang dalam menangani bencana dan melakukan sosialisasi penangagan bencana.Dan ini harus cepat dilakukan karena bencana bisa terjadi kapan saja. Jepang sudah mendeklare dirinya sebagai daerah bencana sehingga ada kesadaran total untuk antisipasi bencana termasuk dalam mendidik siswa sekolah. Hal ini terkait juga dengan wacana pemindahan ibukota, apakah hal ini harus dilakukan atau tidak," katanya.(*)
(ANT/R009)