Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan sebanyak 5.000 tes cepat antigen kepada para sopir truk di pelabuhan penyeberangan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Dinas Perhubungan NTB, H Lalu Moh Faozal di Mataram, Selasa mengatakan, kebijakan Pemprov NTB itu tidak lepas dari instruksi Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah

Pendistribusian juga sudah disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penerapan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 pelabuhan laut yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di aula pertemuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, di Mataram, Senin (2/8).

"Jadi pada awal PPKM Juli, setelah ada protes dari pelaku transportasi, terutama sopir truk logistik, kita sampaikan kepada Gubernur Wagub. Akhirnya diputuskan ada tes antigen gratis. NTB jadi daerah pertama dan satu-satunya yang menerapkan kebijakan ini selama PPKM," katanya.

Faozal mengatakan saat ini jumlah alat rapid test antigen yang disalurkan sekitar 5.000. Namun Dinas Perhubungan NTB masih meminta 1.000 lagi ke Dinas Kesehatan NTB sebagai tambahan jika PPKM diperpanjang kembali.

Menurut dia semangat Pemprov NTB menggagas program ini adalah untuk menjaga kelancaran transportasi logistik dari dan ke wilayah NTB. Hal ini perlu dilakukan agar perputaran ekonomi di daerah tetap stabil di tengah pandemi dan PPKM ini.

"Ini ikhtiar Pemprov NTB dan juga dukungan dari semua pemangku kepentingan di pelabuhan," katanya.

Pemberian rapid test antigen kepada para sopir truk ini, katanya, diapresiasi banyak pihak, berkat kebijakan pemerintah daerah yang menyediakan layanan tes cepat antigen gratis di pelabuhan penyeberangan.

Kebijakan Pemprov NTB ini dinilai sangat membantu memudahkan dan memperlancar arus transportasi terutama transportasi logistik antardaerah antarprovinsi.

"Kami sangat mengapreasiasi dan berterima kasih atas kebijakan Pemprov NTB melalui Dishub yang menyediakan tes cepat gratis. Ini sangat membantu di masa pandemi dan PPKM saat ini," kata Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB Denny FA.

Menurut dia tes cepat antigen gratis yang diprioritaskan untuk sopir dan pendamping truk dan angkutan logistik cukup meringankan beban para sopir logistik.

Sebab, di beberapa pelabuhan lain di luar NTB, mereka harus mengeluarkan biaya berkisar Rp150 ribu - Rp170 ribu per orang untuk rapid test antigen demi melanjutkan perjalanan.

"Jadi di NTB ini banyak pujian karena menerapkan antigen gratis untuk sopir dan pendamping. Hal ini juga memperlancar arus logistik dan membantu perekonomian daerah juga," katanya.

Ia berharap program ini bisa dilanjutkan terutama ketika masa PPKM diperpanjang.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar, Pradigdo mengatakan, kebijakan Pemprov NTB bisa menjadi contoh baik secara nasional untuk daerah lainnya.

"Sebab kebijakan seperti ini esensinya bukan hanya menjamin bahwa daerah kita terhindar dari COVID-19, tetapi juga meringankan beban sopir dan pendamping yang muaranya mempermudah arus transportasi logistik antardaerah," katanya.

Ia mengatakan kebijakan Pemprov NTB melalui Dishub juga mendapat dukungan optimal dari seluruh pemangku kepentingan pelabuhan.

Tahap pertama 4.000 tes cepat antigen diberikan sejak 8 Juli hingga 25 Juli, kemudian ditambah 1.000 lagi pada 25 Juli.

"Yang melakukan tes cepat antigen tentu tenaga nakes dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Tetapi karena tenaga kurang, maka nakes dibantu dari puskesmas dan juga rekan-rekan Pramuka yang sudah dilatih," katanya.

Pradigdo mengatakan dari 4.000 rapid antigen sejak 8 hingga 25 juli, hanya ditemukan sekira 36 orang yang terindikasi positif COVID-19.

"Jadi secara persentase sangat kecil, dari 4.000 hanya ditemukan 36 yang positif. Itu pun mereka tanpa gejala dan hanya isoman, kebanyakan sopir yang dari luar NTB," katanya.

Saat ini masih tersisa 700 alat tes cepat antigen dari tambahan 1.000 yang dikirimkan Dinas Perhubungan NTB. Ia berharap jumlah ini bisa ditambah lagi, mengingat masa PPKM diperpanjang hingga 8 Agustus mendatang.

Selain itu, pihak KSOP Lembar juga telah bersurat untuk meminta pihak BUMN seperti ASDP dan PT Pelindo untuk mendukung untuk kegiatan tes cepat antigen itu.

"Dengan kepedulian semua pihak ini kita harapkan masa PPKM tidak menjadi berat di NTB. Daerah kita aman dari COVID-19, sementara perekonomian juga bisa tetap berjalan," demikian Pradigdo.

Baca juga: NTB berencana gratiskan tes cepat untuk wisatawan

Baca juga: Pekerja migran NTB diizinkan menyeberang di Pelabuhan Padangbai-Bali

Baca juga: Polda NTB tangkap pelaku pemalsuan surat tes cepat antigen

Baca juga: Tes cepat COVID-19 dilakukan Gugus Tugas di masjid Kota Mataram-NTB