Jakarta (ANTARA) - Indonesia berharap Myanmar dapat segera menyetujui usulan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai penunjukan utusan khusus (special envoy) yang akan menengahi dialog di antara pihak-pihak yang bertikai untuk meredakan krisis di negara itu.

“Special envoy harus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN. Special envoy juga harus dipastikan mendapat jaminan akses penuh baik terkait dengan pertemuan dengan berbagai pihak, maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers secara virtual pada Senin.

Penunjukan utusan khusus, yang merupakan salah satu dari lima poin konsensus yang disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar, menjadi topik khusus yang dibahas pada pertemuan ke-54 para menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) yang berlangsung virtual pada 2-6 Agustus 2021.

Mandeknya pelaksanaan lima poin konsensus tersebut, sejak disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting pada April lalu, menjadi hal yang disoroti Indonesia karena dinilai “tidak membawa kebaikan bagi ASEAN”.

“Saya secara terus terang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan signifikan dalam implementasi Five Points of Consensus,” tutur Menlu Retno.

Oleh karena itu, kata Retno, Indonesia mendesak ASEAN untuk mengambil keputusan yang tegas, terutama pada pertemuan AMM kali ini agar dapat menunjuk utusan khusus untuk Myanmar beserta mandatnya yang jelas, serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada utusan khusus untuk menjalankan tugasnya.

Baca juga: AS desak ASEAN untuk ambil tindakan terhadap Myanmar
Baca juga: Rusia dukung konsensus lima poin ASEAN untuk Myanmar

“Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkret implementasi Five Points of Consensus, maka Indonesia mengusulkan bahwa isu mengenai tindak lanjut konsensus ini dikembalikan kepada para pemimpin ASEAN […] sesuai dengan Piagam ASEAN,” kata Menlu Retno.

AMM diselenggarakan berselang sehari setelah pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing menyampaikan kesediaannya untuk menerima utusan khusus ASEAN yang akan membantu menemukan resolusi damai untuk konflik di negara itu.

“Myanmar siap melakukan kerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar,” kata Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu (1/8), enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Dari tiga calon asli utusan khusus ASEAN, kata dia, pemerintahnya telah setuju untuk memilih Virasakdi Futrakul, mantan wakil menteri luar negeri Thailand dan diplomat veteran.

"Tetapi karena berbagai alasan, proposal baru dirilis dan kami tidak dapat bergerak maju,” ujar Aung Hlaing.

Sumber ASEAN mengatakan Virasakdi telah menjadi kandidat terkuat tetapi belum ada keputusan yang dibuat karena Indonesia menentang pemilihan tersebut.

Calon lain yang diajukan termasuk Hassan Wirajuda, mantan menteri luar negeri Indonesia, dan Razali Ismail, seorang Malaysia yang merupakan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar pada tahun 2000-an, yang bertugas memfasilitasi rekonsiliasi nasional dan demokratisasi di negara itu, menurut sumber tersebut.

Awalnya diyakini bahwa utusan khusus itu akan dikirim pada pertengahan Mei, tetapi pemerintah militer menunjukkan sedikit kesediaan untuk menerima delegasi semacam itu, demikian laporan Kyodo News.

Baca juga: Menlu RI-Jepang bahas situasi di Myanmar
Baca juga: Indonesia mendesak ASEAN segera tunjuk utusan untuk mediasi di Myanmar