Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya untuk membangun pola kepemimpinan kolaboratif yang dapat dilakukan oleh seluruh pejabat administratif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan peran seluruh pejabat administrator untuk meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjaga integrasi bangsa.

"Perkuat posisi dan peran pejabat administratif agar memegang teguh nilai integritas, memiliki kecerdasan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan strategis, dan memiliki kepemimpinan yang tangguh dan kolaboratif," kata Hudori dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kemendagri, Hudori menjelaskan kepemimpinan kolaboratif tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

Selain itu, lanjut dia, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan memiliki kemampuan membaca situasi dan menyesuaikan diri secara cepat. Hasil dari langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan yang strategis untuk menghadapi berbagai persoalan.

Hudori mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki gagasan besar sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkup birokrasi.

Dia juga berharap kegiatan PKA, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Hudori mengimbau seluruh peserta PKA untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan displin sehingga materi yang disampaikan pengajar dapat dipahami dengan baik.

Baca juga: Sekjen Kemendagri: PKA bentuk penyelenggara pemerintahan berkualitas

Baca juga: Kemendagri: Urus layanan adminduk tak perlu sertifikat vaksinasi