Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempersiapkan 50 ribu bidan untuk mengambil bagian dalam program vaksinasi COVID-19 berbasis keluarga di berbagai daerah di Tanah Air.

"Sesuai dengan arahan Presiden, untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terkait keluarga, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh wilayah, kita libatkan juga ibu-ibu bidan yang memang sudah bermitra sangat erat dengan BKKBN dan sudah mempunyai pengalaman di fasilitas kesehatan lainnya untuk menjadi vaksinator vaksin COVID-19 berbasis keluarga,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pembukaan Workshop Virtual Vaksinator COVID-19 Bagi Bidan Praktek Mandiri yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Menurut Hasto, jumlah bidan yang banyak dan tersebar di desa-desa serta kedekatannya dengan masyarakat mempunyai pengalaman di fasilitas kesehatan sehingga berpotensi besar untuk turut serta dalam penanganan pandemi COVID-19 ini yang dapat dilibatkan untuk melakukan vaksinasi keluarga.

Vaksinasi COVID-19 berbasis keluarga diharapkan Hasto dapat memutus penyebaran virus SARS-Cov-2 pada klaster keluarga serta mempermudah pendataan penerima vaksin di level keluarga.

Selain itu, kata Hasto, secara pencatatan administrasi pun vaksinasi keluarga diharapkan dapat tercatat dan dilaporkan dengan baik sehingga di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui berapa jumlah keluarga yang sudah divaksin atau yang belum.

Baca juga: Kemendikbudristek serahkan dua unit mobil vaksinator pada DKI Jakarta
Baca juga: Panglima TNI rencanakan kirim vaksinator TNI-Polri ke Bandung Raya

BKKBN melalui Kementerian Kesehatan akan diberikan kewenangan alokasi vaksin dan kemudian akan dialokasikan vaksin untuk keluarga.

Secara simbolis pelaksanaan vaksinasi keluarga sudah dilakukan di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa (27/7), namun teknis pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, dimana isinya mengatur vaksinasi yang melibatkan praktik bidan mandiri.

Sambil menunggu Permenkes tersebut, maka BKKBN dan Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan, Puslat SDM Kesehatan serta UPT Balai Pelatihan berupaya meningkatkan kompetensi bidan terkait dalam hal vaksinator serta sertifikasi bagi para bidan praktik mandiri untuk dapat melakukan vaksinasi.

Workshop Vaksinator COVID-19 bagi bidan praktik mandiri ini dilakukan secara virtual dari pada 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021 dengan peserta 50 ribu peserta yang dilaksanakan bersama 15 institusi secara simultan.

Baca juga: Jakarta masih butuh 2.156 nakes dan 5.139 vaksinator
Baca juga: Nadiem kerahkan 13.000 vaksinator perguruan tinggi percepat vaksinasi

Pada agenda yang sama, Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI Oos Fatimah Rosyati mengatakan tenaga dan logistik adalah dua hal yang harus diperhatikan untuk memperlancar proses vaksinasi.

Setelah mengikuti pelatihan, kata Oos, maka peserta yang terdiri atas para bidan mandiri ini akan mendapatkan keterampilan dan mampu melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan.

Oos menambahkan respons masyarakat Indonesia terhadap program vaksinasi pemerintah serta pelaksanaannya cenderung positif dan antusias. Namun, jumlah dan sebaran vaksinator juga menjadi kunci kecepatan vaksinasi.

Hingga saat ini, Kemenkes melalui Balai Pelatihan juga telah melatih sekitar 87.182 vaksinator COVID-19 di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Fasyankes.

Namun demikian Kemenkes masih merasa perlu memperluas dan menambah tenaga dalam memenuhi kebutuhan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh daerah, salah satunya melalui keterlibatan 50 ribu bidan praktik mandiri.

Baca juga: Kasad: 298 faskes dan vaksinator TNI AD siap bantu vaksinasi COVID-19
Baca juga: Pemerintah & swasta perlu kolaborasi untuk siapkan vaksinator baru


#ingatpesanibu
#sudahdivaksintetap3m
#vaksinmelindungikitasemua