Jakarta, 21/10 (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Priyo Budi Santoso, menilai bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, maka tidak akan terjadi faktor pemeriksa dan penyeimbang (check and balance) di parlemen.

"Andaikata PDIP berubah secepat itu untuk bergabung di Sekretariat Gabungan atau koalisi, kami dalam posisi welcome. Hanya saja, dapat dipastikan tidak ada check and balance di parlemen dan pemerintahan," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua DPR RI ini juga yakin bahwa perubahan sikap PDIP untuk bergabung dengan Setgab akan terkendala dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Hanya saja PDIP itu punya kunci, yaitu Ibu Mega. Saya tidak mau spekulatif apakah Ibu Mega bisa secepat itu mengubah haluan politik yang sudah sekian lama dibangun pada jalur oposisi lalu berubah bergandeng tangan dengan SBY. Yang bisa jawab ini tentu Pramono Anung, Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani," kata Priyo.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menyatakan hal sama terkait dengan wacana masuknya PDIP dalam Setgab.

Menurut Wakil Ketua DPR itu, PAN tidak akan mendorong PDIP untuk masuk dalam koalisi.

"Ya silahkan saja. Paling ikut cara Golkar. Kami tidak mendorong, kami juga tidak melarang," kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPR RI.

Namun, kata Taufik, bergabung atau tidaknya PDIP ke dalam koalisi sangat bergantung pada satu sosok sentral di PDIP, yakni Megawati.

"Ingat, kuncinya di Mbak Mega. Sekali Mbak Mega bilang tidak, selesai sudah. Meski sudah `digosok-gosok`," kata Taufik.
(T.ANT-134/S023/P003)