Jakarta (ANTARA News) - Hasi survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono (SBY-Boediono) mendapatkan dua rapor biru (dua bidang yang dinilai memuaskan) dan empat rapor merah (empat bidang yang dinilai kurang memuaskan) oleh publik.

Peneliti Senior LSI Agust Budi Prasetyohadi kepada pers di Jakarta, Rabu, mengatakan, survei itu dilakukan pada 1-10 Oktober 2010, terhadap 1.000 responden di 33 provinsi, menggunakan metode wawancara dan kuesioner, serta tingkat kesalahan sekitar 5 persen.

Dikatakannya, dua rapor biru pada pemerintahan SBY-Boediono yaitu di bidang keamanan dan bidang sosial, sedang empat rapor merah yaitu bidang hubungan internasional, bidang ekonomi, bidang penegakan hukum, dan bidang politik.

Rapor biru untu bidang keamanan, tingkat kepuasan responden mencapai 63,2 persen, dan yang menyatakan tidak puas hanya 36,8 persen, sedangkan di bidang sosial, tingkat kepuasan responden (masyarakat) 60,2 persen, sedang yang menyatakan tidak puas hanya 39,8 persen.

"Responden atau masyarakat mengganggap presiden cukup tanggap dan memberikan perhatian pada bidang keamanan dan aneka bencana," kata Budi yang juga direktur Strategi Pemenangan LSI.

Sementara itu, untuk empat rapor merah, yaitu tingkat kepuasan responden pada kinerja bidang hubungan internasional hanya 42,6 persen, sedang 57,4 persen menyatakan tidak puas.

Hal ini, kata Budi, ditandai kasus yang menonjol seperti konflik Indonesia dengan Malaysia, masalah TKI, tukar menukar nelayan, dan penangkapan petugas KKP oleh Malaysia, sehingga responden menilai pemerintah lemah.

Untuk bidang ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat responden hanya 42,6 persen, sedang 57,4 persen responden menyatakan tidak puas. Hal ini, katanya, ditandai kasus seperti meledaknya tabung elpiji, karena 76,1 persen responden khawatir menggunakan tabung elpiji.

Di samping itu, kata Budi, terdapat jarak antara indikator ekonomi makro yang tumbuh positif dengan ekonomi mikro, yaitu masyarakat menganggap ekonomi saat ini sulit karena harga-harga yang naik, BBM dan listrik.

Tingkat kepuasan responden di bidang penegakan hukum hanya 49,5 persen, sedang yang tidak puas sebanyak 50,5 persen. Hal ini, kata Budi, ditandai kasus yang menonjol seperti absennya negara dalam melindungi minoritas dan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Sementara itu tingkat kepuasan responden terhadap bidang politik hanya 49,2 persen, sisanya 50,8 persen menyatakan tidak puas. Hal ini, kata Budi, ditandai dengan kasus yang menonjol seperti berlarut-larutnya penanganan kasus skandal Bank Century.(*)