Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021.

"Belajar dari tahun lalu ketika pemerintah mulai alokasi belanja dalam bentuk PEN, seiring dengan itu pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan," kata Yusuf dalam diskusi virtual CORE Mid-Year Review di Jakarta, Selasa.

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 akan mencapai 3,0 persen-4,5 persen year on year. Proyeksi ini menurun dibandingkan pertumbuhan kuartal II-2021 yang diperkirakan mencapai 4,5 persen-5,5 persen.

Yusuf menilai dana PEN yang relatif lebih besar dibandingkan tahun lalu menjadi inisiasi yang baik dari pemerintah. Menurut dia, penyaluran PEN akan menopang potensi kontraksi ekonomi sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: CORE proyeksikan perekonomian tetap tumbuh positif pada 2021

Namun, ia mengharapkan adanya evaluasi terhadap penyaluran dana PEN secara bertahap agar realisasi belanja tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Terkait hal tersebut, Yusuf secara khusus meminta adanya percepatan penyaluran dana dari pos kesehatan yang masih kecil dibandingkan dengan pos belanja PEN lainnya.

Berdasarkan catatan, penyaluran dana PEN pos kesehatan semester I-2021 baru mencapai 18,4 persen dari total yang dianggarkan. Keadaan ini tak jauh berbeda dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi hanya 13 persen.

"Ini menjadi perhatian karena anggaran kesehatan menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi karena realisasinya akan memengaruhi bagaimana pemerintah menanggulangi kesehatan," kata Yusuf.

Baca juga: Pengamat nilai pemulihan ekonomi sudah berada dalam jalur yang tepat

Selain itu, ia juga meminta adanya peningkatan penyerapan belanja PEN di tingkat daerah, karena baru ada tiga daerah yang realisasinya lebih dari 50 persen pada semester I-2021.

"Karena kita tahu pemulihan ekonomi tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tapi harus ada support dengan pemerintah daerah," kata Yusuf.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyoroti masih rendahnya program vaksinasi yang baru mencapai 10 persen dari total penduduk Indonesia, atau termasuk rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya.

“Ini yang perlu didorong dalam rangka pemulihan ekonomi. Apalagi kalau kita belajar dari tahun lalu tentu saya kira ada evaluasi dan perbaikan,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah tingkatkan anggaran kesehatan PEN jadi Rp214,95 triliun

Baca juga: Pemerintah tambah dana perlindungan sosial PEN 2021 Rp33,98 triliun