"Realokasi anggaran ini tidak akan menurunkan kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN baik dalam melayani masyarakat maupun menyelesaikan program strategis nasional," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATT/BPN Yulia Jaya Nirmawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Yulia mengatakan realokasi anggaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian menjelaskan Kementerian ATR/BPN melakukan refocusing tahap IV sebesar Rp236,8 miliar. "Hingga saat ini sudah terjadi empat kali refocusing anggaran, hal tersebut dilakukan terutama untuk membantu program vaksinasi. Kemudian terjadi lonjakan jumlah yang tertular karena adanya varian virus baru dan pergerakan masyarakat di saat libur bersama, sehingga dibutuhkan biaya perawatan untuk masyarakat yang isolasi mandiri termasuk pemberian vitamin serta PPKM yang membatasi pergerakan masyarakat padahal banyak masyarakat yang harus bekerja. Maka akhirnya pemerintah memutuskan penguatan sosial dengan bantuan sosial, dan banyak program pemerintah lainnya untuk membantu di dalamnya," kata Agust Yulian yang juga sebagai Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
Agust mengatakan belanja yang berpotensi untuk refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang dan jasa yang jumlahnya bertahap, bantuan pembangunan gedung yang belum dikontrakkan, pengadaan kendaraan, dan anggaran untuk kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini," kata Agust Yulian.
Diharapkan dengan adanya refocusing anggaran tahap IV dan penajaman prioritas ini dapat membantu seluruh masyarakat di berbagai sektor.
"Kita selalu berharap yang terbaik dan pandemi ini dapat dilewati, dalam hal ini pemerintah akan terus bekerja keras melindungi masyarakat melalui penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan serta dampak sosial dari pemberlakuan PPKM," kata Agust.
Baca juga: Refocusing, anggaran Ditjen Cipta Karya PUPR 2021 jadi Rp25,89 triliun
Baca juga: PPKM Darurat, Banggar DPR minta anggaran semester II 2021 direfocusing