Jayapura (ANTARA) - Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyatakan pihaknya sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Gubernur Provinsi Papua untuk membantu penanganan COVID-19 mengingat saat ini yang ditangani bukan hanya warga dengan kartu tanda penduduk (KTP) Kota Jayapura.

"Memang besar Pemkot Jayapura sudah bersurat kepada Gubernur Papua sejak Jumat (15/7) terkait permohonan dana bantuan penanganan COVID-19," katanya kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.

Ia menjelaskan dalam surat tersebut sudah diungkapkan dana itu digunakan untuk menangani warga non-KTP Kota Jayapura yang menjalani isolasi terpusat di LPMP Kotaraja karena sejak dibuka 28 Juni 2021 telah merawat 70 orang warga yang bukan ber-KTP Kota Jayapura.
"Adapun dana yang dibutuhkan, yakni sebesar Rp 2,3 miliar, yang akan digunakan untuk menangani warga positf COVID-19 yang tidak be- KTP Kota Jayapura hingga bulan Desember mendatang," katanya.


Diakuinya bahwa surat tersebut hingga kini belum mendapat balasan dari Gubernur Papua apakah dibantu atau tidak.

"Walaupun belum ada jawaban namun kami tetap merawat mereka yang positif COVID-19 secara gratis seperti halnya warga Kota Jayapura," katanya seraya mengaku itu dilakukan semata-mata demi kemanusiaan.
Pemkot Jayapura berharap Gubernur Papua mau membantu dana yang dubutuhkan tersebut sehingga meringankan beban Pemkot Jayapura, apalagi saat ini terjadi peningkatan kasus positif COVID-19, bahkan di LPMP saat ini menampung 180 orang.

Secara kumulatif kasus positif COVID-19 di Kota Jayapura hingga Sabtu (24/7) tercatat 10.944 orang, 9.383 orang sembuh, 1.348 orang dirawat dan 213 orang meninggal, demikian Benhur Tomi Mano yang akrab disapa BTM.
​​​​​​​
Baca juga: 72 persen COVID-19 di Kota Jayapura disumbang dari penumpang kapal

Baca juga: Rencana "lockdown" sebulan, Gubernur Papua minta warga bersiap

Baca juga: Kasus COVID-19 naik, rumah sakit di Kota Jayapura tingkatkan kapasitas

Baca juga: Pemkot Jayapura akan tutup batas kota akibat kasus COVID-19 meningkat