Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke daerah mengecek penyaluran bantuan sosial ke masyarakat dan realisasi APBD dalam situasi pandemi COVID-19.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan Mendagri Tito juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah soal masih adanya daerah dengan realisasi APBD yang rendah untuk penanganan COVID-19.

“Hari ini, Jumat, Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Benni Irwan.

Mendagri mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat 23 Juli 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisiasi anggaran yang relatif rendah.

Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59 persen dan realisasi belanjanya baru sebesar 30,62 persen.

Baca juga: Mendagri: Pemilihan Wakil Bupati Bekasi ada persoalan prosedur
Baca juga: Mendagri minta Bekasi optimalkan anggaran bansos warga terdampak
Baca juga: Mendagri sebut Kabupaten Bekasi berperan penting kendalikan COVID-19

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan laporan pemda data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi baru tercatat 62,9 persen.

Rinciannya, penanganan COVID-19 nol persen, dukungan vaksinasi 1,16 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 nol persen, Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 nol persen, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dari laporan pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp49 miliar.

Namun anggaran itu belum terealisasi atau realisasi nol persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50 miliar, sudah terealisasi Rp36 miliar atau 72,22 persen.

Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Mendagri langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah.

Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan laporan pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53 persen.

Rinciannya, penanganan COVID-19 35,76 persen, dukungan vaksinasi 7,92 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 50,55 persen, Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 100 persen, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37 persen.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dari laporan pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp90 miliar.

Namun, anggaran tersebut baru teralisiasi Rp2,67 miliar atau 2,97 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92,1 miliar baru terealisasi Rp19 miliar atau 20,69 persen.

“Kegiatan ini Insya Allah terus dilakukan untuk memastikan APBD untuk penanganan COVID-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” ujar Benni.