Jakarta (ANTARA News) - Calon Kapolri Komjen Timur Pradopo telah menyiapkan sepuluh program prioritas yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi Kapolri.

Dalam paparannya saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI, 10 program prioritas tersebut antara lain adalah mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol, meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, human traficking, serta korupsi.

Ia menyebutkan, program prioritas itu juga menyangkut penguatan kemampuan Densus 88 bekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), pembenahan reserse, implementasi struktur organisasi Polri yang baru, membangun kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif, memacu perubahan mind set dan culture set Polri, menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik, layanan pengadaan sistem elektronik, dan membangun serta mengembangkan sistem informasi terpadu.

"Saya sudah menyiapkan 10 program prioritas bagi kemajuan Polri," kata Timur di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, mantan Kapolda Metro Jaya ini juga memaparkan tiga roadmap revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Pertama, roadmap itu adalah penguatan institusional melalui pemantapan visi dan misi, serta melalui akselerasi program prioritas. Kedua, terobosan kreatif berupa pengembangan pelayanan, sistem manajemen SDM berbasis manajemen kerja, dan pengembangan IT kepolisian, dan ketiga adalah peningkatan integritas dan pengawasan internal Polri," kata Timur.

Timur juga berjanji untuk melakukan revitalisasi di internal Polri sehingga Polri memiliki integritas. "Kalau saya dipercaya, saya berjanji untuk melakukan revitalisasi Polri dan Insya Allah itu akan terwujud. Saya yakin bisa dilakukan," kata Timur.

Di samping itu, ia juga akan memberlakukan kontrak kerja untuk setiap anggota Polri.

"Pengawasan selama ini banyak dari eksternal Polri, seharusnya dimulai dari dalam. Saya akan berlakukan kontrak kerja, memberi sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran," kata dia.

Tak hanya itu saja, Timur juga telah menyiapkan program 100 hari. "Saya juga akan membuat program 100 hari pertama," kata Timur.
(ANT/B010)