Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan PR Heru Lelono mengatakan, wacana untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pendidikan politik yang tidak benar.

"Saya yakin wacana itu tidak akan mempengaruhi masyarakat atau orang banyak. Malah wacana itu menunjukkan kepada masyarakat tentang pendidikan politik yang tidak benar," kata Heru kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, dirinya sepakat bila Presiden Yudhoyono diberhentikan jika melanggar ketentuan.

"Saya sepakat dengan mereka kalau Presiden Yudhoyono melanggar Pancasila, UUD 45, melanggar UU, melanggar sumpah jabatan. Nah sekarang ini, apa yang dilanggar oleh Presiden Yudhoyono," kata Heru.

Ia mengatakan, semua sudah sepakat dengan sistem demokrasi yang kita anut dan jalankan, apalagi setelah reformasi.

"Kalau anda tidak suka dengan seseorang, jangan malah berteriak-teriak demokrasi yang sebenarnya mencederai demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi itu sudah ada aturan," kata Heru

Sementera itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyarankan kepada mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli untuk membuat partai sendiri.

Ia juga menyarankan kepada LSM-LSM yang tidak sabar dan menghendaki Presiden Yudhoyono turun untuk membuat partai juga.

Ketika ditanya, apakah para aktivis itu menghujat dan mengecam SBY agar diperhatikan oleh SBY, Pohan mengatakan, SBY tidak akan memperhatikan orang-orang berkelakuan seperti itu.

"Kalau mau diperhatikan, berbuatlah untuk rakyat, pasti diperhatikan SBY. Kalau tidak, jangan harap akan diperhatikan," kata Pohan. yang juga anggota Komisi I DPR itu.(*)
(ANT-134/R010/R009)