Pekanbaru (ANTARA) - Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, dr Indra Yovi mengatakan pemerintah setempat masih membutuhkan tambahan vaksin COVID-19 guna mempercepat pencapaian kekebalan komunal terhadap penyebaran virus mematikan itu.

"Tambahan vaksin dibutuhkan terkait kini Riau baru 487.214 warga yang divaksin hingga tahap kedua. Sedangkan yang menjalani vaksinasi tahap pertama baru 357.498 jiwa, masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Riau sebanyak 6.394.087 jiwa itu," kata Indra Yovi kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu.

Dia mengatakan, dari jumlah total penduduk Riau itu maka sebanyak 5.549.375 warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 tahap II tersebut sehingga butuh waktu 40 bulan ke depan agar seluruh masyarakat mendapatkan vaksin tersebut.

Sebab katanya, Pemerintah Provinsi Riau dalam sebulan menargetkan sebanyak 100.000 orang selesai divaksin.

"Jadi kapan herd immunity akan tercapai ya tentunya tergantung kemampuan pemerintah yang menyediakan dan melakukan vaksinasi," katanya.

Saat ini, kata Yovi lagi, Satgas COVID-19 Riau masih meminta kiriman vaksin dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan untuk mengejar sasaran target vaksinasi tahap satu dan tahap ke dua.

Sementara itu Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada Menteri Kesehatan RI untuk segera merealisasikan permintaan penambahan vaksin untuk Riau.

"Saya meminta dan berharap, bapak menteri Kesehatan bisa segera merealisasikan permintaan vaksin dari Pemerintah Provinsi Riau. Ini sangat mendesak dan kita juga meminta kuota vaksin untuk Riau agar diperbesar," ujar mantan Gubernur Riau ini.

Sejak pekan pertama Juli 2021, Gubernur Riau sudah melayangkan surat kepada Menteri Kesehatan terkait permintaan tambahan vaksin.

Pemprov Riau dalam surat itu menargetkan melakukan vaksin 30 ribu orang sasaran vaksin per hari, dan butuh sebanyak 210 ribu vaksin untuk 7 hari. Namun hingga kini, Kemenkes belum merealisasikan permohonan itu.

Andi mengaku sudah berupaya membantu agar Riau bisa segera mendapat vaksin tambahan.

Ia juga sudah meminta bantuan Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Lakalena, untuk ikut mendesak Kemenkes RI agar bisa segera merealisasikan permintaan penambahan vaksin dan memperbesar kuota bagi Riau. Komisi IX merupakan mitra kerja Kemenkes.

"Riau harusnya menjadi salah satu daerah prioritas yang diperhatikan pemerintah pusat. Kenapa? Karena daerah ini menyumbangkan begitu banyak kontribusi devisa dan pemasukan untuk negara baik dari migas, perkebunan, kehutanan dan berbagai sektor lainnya," jelasnya.

Selain itu Andi juga menjelaskan Riau memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga jangan sampai, karena keterlambatan Menkes menyuplai vaksin membuat herd immunity sulit dicapai.