Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua lapisan masyarakat terutama dari kalangan tokoh dan aktor politik, kompak dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Dia mengimbau agar seluruh elemen bangsa mendukung kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang masa berlakunya diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

‘"Semangat berkurban Hari Raya Idul Adha hendaknya dijadikan momentum dan daya dorong spiritualitas serta kebangsaan bahwa sikap berkurban yang salah satunya dapat diwujudkan dalam sikap membunuh ego dan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar," kata Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menilai, demokrasi memang mengakomodasi perbedaan pendapat dan sikap kritis dalam berpolitik, namun saat bangsa menghadapi musuh bersama seperti COVID-19, setiap tokoh dan aktor politik, apapun latar belakangnya agar menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sikap kenegarawanan itu menurut dia seperti menjaga kekompakan untuk mencari solusi bersama mengatasi pandemi daripada melakukan "kapitalisasi" politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Baca juga: Hanya lima daerah capai target testing 90 persen
Baca juga: KPAI keluarkan lima rekomendasi perlindungan anak terdampak pandemi
Baca juga: Menkominfo apresiasi kurban online di tengah pandemi

"Semestinya kita dapat mengambil hal baik dari praktek politik di New Zealand yang juga terdapat kekuatan oposisi dari unsur masyarakat maupun di partai politik. Tapi ketika menghadapi pandemi, pemerintah maupun kekuatan dan partai oposisi sama-sama kompak mencari solusi bersama," ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu mengatakan, ajakannya tersebut tidak hanya ditujukan kepada para elite politik di luar pemerintahan, tapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan di pusat maupun daerah agar lebih kompak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Basarah menilai ironis jika orang-orang di dalam pemerintahan tidak kompak mengatasi pandemi COVID-19 termasuk dalam penyampaian komunikasi publik.

"Pemerintah daerah juga hendaknya kompak menaati kebijakan pemerintah pusat, mulai dari konsisten menerapkan PPKM sampai melakukan sosialisasi vaksinasi dan distribusi bantuan sosial pemerintah," katanya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat tidak akan efektif jika kebijakan tersebut tidak dikerjakan oleh aparatur di bawah hingga tingkat daerah dan itu akan berbahaya bagi keselamatan rakyat serta ketahanan negara.

Untuk itu dia meminta aparat pemerintah di daerah dan para elite masyarakat menenangkan dan mengarahkan warga agar patuh dan disiplin saat PPKM berlangsung.

"Di sisi lain, para pejabat publik harus dapat menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial pemerintah pusat dalam delapan program mengatasi ekses sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini dengan baik dan benar," katanya.

Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu mengatakan delapan program tersebut seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar para ibu hamil, Balita, siswa SD sampai SMA, kaum disabilitas, serta Lansia; program Kartu Sembako bulanan; program bantuan beras langsung 10 kilogram.

Selain itu program Bantuan Sosial Tunai (BST); program Kuota Internet untuk siswa dan tenaga pendidik; program Diskon Tarif Listrik; program Kartu Prakerja; serta program Insentif Usaha Mikro sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.