Satgas: Penanganan kesehatan dan ekonomi di bawah komando Presiden
20 Juli 2021 19:55 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri BUMN Erick Thohir pada peluncuran pendistribusian obat terapi COVID-19 untuk pasien isolasi mandiri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/7/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Agus Suparto/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengemukakan seluruh gerakan yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi berada pada satu komando dari Presiden Joko Widodo.
"Pada prinsipnya, berdasarkan pada satu komando arahan Presiden. Arahan Presiden ini didasarkan pada data dan fakta di lapangan secara rutin," kata Wiku saat memberikan keterangan secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Wiku mengatakan komando tersebut terkait dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk melakukan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersamaan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua pekan terakhir.
Menurut Wiku, arahan Presiden ditindaklanjuti oleh seluruh menteri koordinator untuk saling bahu-membahu mengkoordinasikan upaya yang dilakukan oleh jajaran menteri terkait.
Kementerian Kesehatan, kata Wiku, melakukan peningkatan kesiapan penanganan kesehatan, seperti penambahan kapasitas tempat tidur dengan konversi atau pembangunan rumah sakit darurat maupun penambahan jumlah alat kesehatan pendukung.
"Upaya ini didukung melalui berbagai dukungan internasional hasil diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya. Dukungan ini didapat dari unsur pemerintah maupun swasta dengan bentuk pasokan oksigen ventilator dan masker medis," katanya.
Baca juga: RS di Jayapura krisis oksigen
Baca juga: Ridwan Kamil: 80.000 pasien COVID-19 di Jabar jalani isolasi mandiri
Kemenkes juga bertanggung jawab atas bantuan dosis vaksin yang terus berdatangan demi percepatan vaksinasi berdasarkan evaluasi penanganan kesehatan yang telah dilakukan.
Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus pada kebutuhan pasokan tabung oksigen lewat kerja sama dalam meningkatkan kapasitas produksi tabung oksigen, pengaktifan kembali operasional pabrik serta usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan milik negara, kata Wiku.
"Upaya ini paralel dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan oksigen jangka pendek dengan pembelian ke produsen di luar negeri," katanya.
Baca juga: Satgas: Akhir Agustus, stok vaksin Indonesia bertambah 30 juta dosis
Baca juga: Satgas: Penurunan testing di akhir pekan pengaruhi angka spesimen
Untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru menjalankan protokol kesehatan, kata Wiku, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI-Polri saling bekerja sama untuk melakukan edukasi dan menangkal kabar bohong.
Wiku juga menyampaikan peran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan aktivitas masyarakat di sektor terkait sejalan dengan kebijakan pemerintah.
"Kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial terkait penganggaran khusus untuk dukungan bantuan sosial serta distribusi obat-obatan gratis sebagai dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil, di antaranya pemberian program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai sesuai usulan pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: LaNyalla: Patuh prokes juga wujud berkurban
Baca juga: Kasus positif bertambah 38.325, pasien sembuh 29.791 orang
"Pada prinsipnya, berdasarkan pada satu komando arahan Presiden. Arahan Presiden ini didasarkan pada data dan fakta di lapangan secara rutin," kata Wiku saat memberikan keterangan secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Wiku mengatakan komando tersebut terkait dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk melakukan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersamaan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua pekan terakhir.
Menurut Wiku, arahan Presiden ditindaklanjuti oleh seluruh menteri koordinator untuk saling bahu-membahu mengkoordinasikan upaya yang dilakukan oleh jajaran menteri terkait.
Kementerian Kesehatan, kata Wiku, melakukan peningkatan kesiapan penanganan kesehatan, seperti penambahan kapasitas tempat tidur dengan konversi atau pembangunan rumah sakit darurat maupun penambahan jumlah alat kesehatan pendukung.
"Upaya ini didukung melalui berbagai dukungan internasional hasil diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya. Dukungan ini didapat dari unsur pemerintah maupun swasta dengan bentuk pasokan oksigen ventilator dan masker medis," katanya.
Baca juga: RS di Jayapura krisis oksigen
Baca juga: Ridwan Kamil: 80.000 pasien COVID-19 di Jabar jalani isolasi mandiri
Kemenkes juga bertanggung jawab atas bantuan dosis vaksin yang terus berdatangan demi percepatan vaksinasi berdasarkan evaluasi penanganan kesehatan yang telah dilakukan.
Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus pada kebutuhan pasokan tabung oksigen lewat kerja sama dalam meningkatkan kapasitas produksi tabung oksigen, pengaktifan kembali operasional pabrik serta usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan milik negara, kata Wiku.
"Upaya ini paralel dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan oksigen jangka pendek dengan pembelian ke produsen di luar negeri," katanya.
Baca juga: Satgas: Akhir Agustus, stok vaksin Indonesia bertambah 30 juta dosis
Baca juga: Satgas: Penurunan testing di akhir pekan pengaruhi angka spesimen
Untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru menjalankan protokol kesehatan, kata Wiku, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI-Polri saling bekerja sama untuk melakukan edukasi dan menangkal kabar bohong.
Wiku juga menyampaikan peran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan aktivitas masyarakat di sektor terkait sejalan dengan kebijakan pemerintah.
"Kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial terkait penganggaran khusus untuk dukungan bantuan sosial serta distribusi obat-obatan gratis sebagai dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil, di antaranya pemberian program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai sesuai usulan pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: LaNyalla: Patuh prokes juga wujud berkurban
Baca juga: Kasus positif bertambah 38.325, pasien sembuh 29.791 orang
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
Tags: