Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk badan usaha milik negara (BUMN) segera direalisasikan mengingat dampak pandemi COVID-19 juga turut dirasakan perusahaan negara.

"Mendesak Kementerian Keuangan untuk memberikan atensi serius kepada BUMN yang mendapat PMN. Sejumlah BUMN kalau tidak mendapat PMN itu bisa masuk fase sekarat, meski tidak semua," katanya lewat keterangannya di Jakarta, Senin.

Marwan menyampaikan pemberian PMN itu dalam rangka membantu penanganan pandemi COVID-19 dan menggerakkan perekonomian nasional serta penugasan dari pemerintah.

"Misalnya, BUMN farmasi itu harus disuntik PMN karena kondisi dan masalah kesehatan. BUMN infrastruktur, BUMN pangan, BUMN pertahanan, dan lain-lain. Bagaimana dengan ada PMN ini bisa menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan gairah ekonomi di sentra-sentra strategis," ujarnya.

Terdapat 12 BUMN yang disetujui mendapat PMN tambahan pada 2021 sebesar Rp33,9 triliun dan pada 2022 sebesar Rp72,449 triliun, sehingga total Rp106,35 triliun.

Perusahaan tersebut yakni PT Hutama Karya Rp31,35 triliun untuk Jalan Tol Trans-Sumatera; PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp9,318 triliun untuk permodalan dan restrukturisasi serta proyek Mandalika; PT PLN Rp8,231 triliun untuk transmisi gardu induk dan listrik perdesaan; PT BNI Rp7 triliun untuk penguatan modal tier 1 dan rasio kecukupan modal (CAR), dan PT KAI-KCJB Rp4,1 triliun untuk kereta cepat.

Selain itu, PT Waskita Karya Rp3 triliun untuk penguatan modal dan restrukturisasi; IFG Rp2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya; PT Adhi Karya Rp2 triliun untuk Jalan Tol Solo-DIY, Bawen dan proyek SPAM Karian-Serpong; Perumnas Rp2 triliun untuk perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah (MBR); Bank BTN Rp2 triliun untuk penguatan modal tier 1 dan CAR; PT RNI Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan; dan Damri Rp250 miliar untuk penguatan modal dan penyediaan armada.

Baca juga: PMN disetujui DPR, pembiayaan rumah MBR diyakini makin masif
Baca juga: DPR RI setujui PMN Tunai - Non Tunai BUMN jadi usulan di RAPBN 2022
Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan investasi BUMN semester II Rp42,4 triliun