London (ANTARA News) - Delegasi DPR-RI mengambil peran aktif dan memberikan kontribusi pada Sidang Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-123, yang berlangsung di Jenewa, awal pekan.

Partisipasi aktif para anggota Delegasi Indonesia dalam persidangan pleno dan berbagai komite IPU mendapat apresiasi dari Delegasi IPU lainnya, ujar Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Dian Triansyah Djani dalam keterangan persnya yang diterima Antara, Jumat.

Menurut Dubes, hal ini semakin menunjukkan sinergi yang kuat antara badan legislatif dan eksekutif sekaligus mengindikasikan menguatnya demokratisasi di Indonesia.

Sementara itu Ketua Delegasi Indonesia Dr. Nurhayati Ali Assegaf, yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen dalam pembahasan di Komite PBB menyebutkan Indonesia menggarisbawahi pentingnya anggota parlemen untuk mendorong dan mengawasi komitmen serta akuntabilitas pemerintah masing-masing dalam upaya mencapai target Millennium Development Goals (MDGs).

Hal telah dilakukan DPRI RI melalui Deklarasi Parliament Stand Up for MDGs, 17 September lalu dan dalam menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan, ujarnya.

Dikatakannya dalam pembahasan berbagai tantangan dunia yang dihadapi saat ini, khususnya berkaitan dengan masalah perempuan, Palestina dan Timur Tengah, persoalan yang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), serta isu migrasi dan pembangunan.

Di Komite Koordinasi Parlemen Perempuan, Ketua Delegasi Indonesia sekaligus sebagai Vice-President Committee menekankan pentingnya peningkatan partisipasi dan peran perempuan di seluruh kegiatan Parlemen termasuk di IPU.

Menurut Dr. Nurhayati Ali Assegaf, delegasi Indonesia menggalang dukungan bagi terpilihnya topik kekerasan dalam pemilu sebagai topik bahasan di Sidang Majelis IPU ke-124 di Panama tahun 2011.

Sementara di Komite Timur Tengah, Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya bagi Komite untuk mengkaji ulang metoda kerja sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam upaya membantu proses perdamaian di kawasan tersebut, khususnya status masa depan Palestina.

Delegasi Indonesia mendukung rencana penambahan anggota komite berdasarkan kawasan dan kunjungan anggota Komite ke Jalur Gaza guna melakukan pemantauan langsung situasi kemanusiaan dan HAM di wilayah tersebut serta status anggota Parlemen Palestina yang tengah ditahan oleh Israel.

Dalam pembahasan di diskusi panel, Delegasi Indonesia yang terdiri dari anggota DPR-RI tergabung dalam BKSAP membagi pengalaman dalam menjamin pemilu yang relatif aman, transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik melalui legislasi, pelembagaan dan penegakan hukum.

Delegasi Indonesia juga menegaskan pentingnya pendekatan HAM dan pembangunan dalam penanganan masalah migrasi dalam pertemuan khusus mengenai Migrasi dan Pembangunan.
(ZG/R009)