Samarinda (ANTARA) - Ekonom Aji Sofyan Effendi menyarankan kepada perusahaan milik pemerintah maupun swasta, memberdayakan masyarakat miskin Kalimantan Timur di tengah pandemi dengan anggaran dari CSR.

"Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, Perusda, dan swasta bisa digunakan untuk hal yang spesifik dalam mengurangi maupun mengentaskan kemiskinan selama pandemi, karena bantuan dari pemerintah sudah untuk sembako," ujarnya di Samarinda, Jumat.

Dalam hal ini, lanjut Aji, pemerintah disarankan membuat regulasi untuk mengarahkan CSR membantu warga miskin, warga rentan miskin, termasuk warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19.

Menurut dia, jika pemerintah pusat sudah membuat aturan yang jelas tentang pengalokasian anggaran dari CSR, maka aturan tersebut harus diikuti oleh pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota agar penanganannya bisa dilakukan sekaligus secara nasional.

Cara yang disarankan adalah BUMN, Perusda, dan perusahaan swasta merekrut warga miskin untuk diperkerjakan, namun barang yang diproduksi tidak harus langsung dipasarkan karena biaya operasional dan gaji diambilkan dari dana CSR.

Dalam hal ini, lanjut dia, barang yang diproduksi bisa ditumpuk di gudang, kemudian akan dipasarkan setelah PPKM Darurat berlalu atau setelah situasi sudah aman, sehingga tidak ada warga kelaparan karena tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi.

Cara lain yang bisa ditempuh dari dana CSR adalah, perusahaan mengidentifikasi warga tidak mampu untuk dilakukan pelatihan keterampilan, baik pelatihan untuk memanfaatkan potensi lokal maupun pelatihan berwirausaha.

"Jika dua hal ini diterapkan, maka keuntungan yang diperoleh adalah dapat menekan angka kemiskinan, kemudian setelah pandemi berlalu pun banyak wirausahawan yang muncul dari hasil pelatihan tersebut," kata Aji.

Baca juga: Wamenkeu: Masyarakat miskin bisa dapat lebih dari satu insentif

Baca juga: Simalakama isi bantuan sosial untuk masyarakat miskin