Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengimbangi solidaritas rakyat melalui pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan angka kasus baru dan kematian karena COVID-19.
"Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang semakin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan dalam aneka wujud di masyarakat, seperti pendirian dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan.
Baca juga: Puan nilai RUU Otsus Papua perbaiki pelaksanaan otonomi khusus
Puan mengingatkan PPKM darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum "mengerem" laju kasus COVID-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah.
"Semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena COVID-19," ujarnya.
Menurut dia, inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine patut diapresiasi namun pelaksanaan di lapangan harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.
Baca juga: DPR ajak komponen bangsa gotong royong tangani pandemi
Puan mendorong program-program prorakyat terus ditingkatkan sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pascapandemi.
“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena COVID-19," ujarnya.
Puan menilai penanganan masalah kesehatan merupakan penentu untuk langkah selanjutnya bangsa ini, termasuk landasan pemulihan ekonomi nasional ke depan.
Baca juga: DPR gelar Paripurna ambil keputusan RUU Otsus Papua
Puan: Imbangi solidaritas rakyat dalam kebijakan PPKM darurat
16 Juli 2021 20:18 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: