Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB Universitymenyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam penyusun revisi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan.

Wakil Kepala PKSPL IPB University Bidang Sosial Ekonomi dan Kelembagaan, Akhmad Solihin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat mengatakan untuk mengevaluasi dan menyusun RPP Rajungan diperlukan data yang komprehensif yang tersebar di berbagai pihak

"Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam diskusi ini selanjutnya akan diolah ke dalam beberapa bagian," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) RPP Rajungan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Bogor.

Baca juga: Peternakan modern IPB University panen 42.700 ekor ayam

Baca juga: Pakar: Gunakan teknologi UHDP tingkatkan produktivitas mangga

Ia menambahkan data dan informasi itu meliputi aspek sumber daya rajungan, aspek lingkungan sumber daya rajungan, aspek sosial-ekonomi, dan aspek tata kelola.

Sementara itu, Koordinator Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Besweni mengatakan sebagai komoditas berkualitas ekspor, rajungan masuk sebagai salah satu komoditas premium dalam pembangunan perikanan.

Untuk menjamin keberlanjutan sumber daya rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), lanjut dia, pemerintah menyusun RPP Rajungan.

Ia mengatakan RPP ini menjadi arahan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan di WPPNRI.

"RPP Rajungan ini harus memuat data-data terbaru. Menjelang berakhirnya RPP Rajungan 2016-2021, RPP Rajungan yang baru harus disusun dari data-data terkini yang tersebar di berbagai pihak," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang tersebar di berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya. "Data ini akan dirajut oleh PKSPL IPB University bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

Selain pengumpulan data, lanjutnya, diskusi ini telah merekam berbagai informasi yang disampaikan oleh para pihak, utamanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Beberapa informasi tersebut, yaitu konflik penggunaan alat tangkap, konflik daerah penangkapan ikan dan penambangan pasir laut yang berdampak pada habitat rajungan.

Daerah penangkapan ikan yang semakin jauh serta menurunnya hasil tangkapan dan mengecilnya ukuran rajungan juga menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: Pakar IPB jelaskan berbagai upaya transplantasi terumbu karang

Acara ini difasilitasi dosen-dosen IPB University, Dr Sugeng Hari Wisudo bersama Dr Zairion dan menghadirkan peserta dari perwakilan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, perwakilan NGO dan asosiasi yang hadir adalah Enverironmental Defence Fund (EDF) dan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), dan dari perguruan tinggi diwakili oleh Prof La Sara (Universitas Haluoleo) dan Dr Abdul Gofar serta Dr Sri Rezeki (Universitas Diponegoro).

Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan diselenggarakan di Bogor pada 7 Juli 2021.