Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional pada hari Kamis (15/7), mulai dari Kapolri prediksi kekebalan komunal terbentuk Agustus—September 2021 hingga pengesahan Undang-Undang Otsus Papua.

Berikut ini lima berita politik menarik yang terjadi kemarin, pilihan ANTARA:

1. Kapolri prediksi "herd immunity" terbentuk Agustus dan September

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memprediksi kekebalan komunal masyarakat atau herd immunity dapat terbentuk para rentang waktu bulan Agustus hingga September 2021.

Keyakinan akan terbentuknya herd immunity tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Polri berkerja sama dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di SMA Negeri 38 Jakarta dan PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) di Universitas Indraprasta, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini


2. Rapat Paripurna DPR RI setujui RUU Otsus Papua jadi UU

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) jadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 di Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan rapat mengumumkan hal itu setelah ia meminta persetujuan 492 peserta Rapat Paripurna yang hadir secara langsung dan virtual.

Selengkapnya baca di sini


3. Mahfud: Pengesahan UU Otsus Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pengesahan perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Selengkapnya baca di sini

4. Pemerintah Papua Barat sambut baik pengesahan UU Otsus Papua

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Manokwari, Kamis, mengajak segenap komponen rakyat di provinsi itu bersama-sama mengucapkan syukur atas pengesahan UU Otsus Papua oleh pemerintah bersama DPR.

Ia berkata, pengesahan Rancangan Undang-undang perubahan ke dua atas UU Otsus Papua akan menjadi tonggak awal dilanjutkannya pembangunan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua di tanah Papua khususnya Provinsi Papua Barat.

Selengkapnya baca di sini

5. Kodam XVIII/Kasuari siap dukung Otsus Jilid 2

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menyatakan jajarannya siap mendukung Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2.

Selengkapnya baca di sini