Palangka Raya (ANTARA News) - Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, kebijakan pemerintah melalui revitalisasi perkebunan dapat merugikan petani.

Hal itu diungkapkannya melalui siaran pers SPKS yang dikirimkan ke sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers di Palangka Raya, Senin.

Dikatakan, kurang lebih 2,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia akan menghadapi problem baru terkait sistem pengelolaan baru kemitraan yang di atur melalui kebijakan revitalisasi perkebunan melalui Surat Keputusan (SK) nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan.

Melalui surat keputusan itu, perkebunan rakyat yang bermitra dengan perusahaan akan menerapkan pengelolaan satu manajemen dimana perusahaan sebagai pengelola dan petani menjadi buruh.

Selanjutnya, penerima bagi hasil dengan petunjuk, perusahaan menggunakan dana hasil kredit petani, perusahaan yang membangun kebun, perusahaan yang merawat kebun dan perusahaan yang memanen hasil produksi.

Dimana Problem ini telah bermuara pada munculnya konflik di beberapa Pulau Sumatra dan Kalimantan antara petani dan perusahaan perkebunan sawit.

Selain itu, kemitraan yang ada selama ini tidak luput dari berbagai masalah mulai dari transparansi kredit petani sampai dengan penentuan harga yang dirasakan tidak adil, ungkapnya.

Menurutnya, mengembangkan model kerjasama antara petani dengan perusahaan yang lebih setara menjadi lebih penting dan mendesak dari pada pengabaikan potensi petani melalui pola satu manajemen.

Kebijakan revitalisasi perkebunan yang sudah disahkan dan dilaksanakan, tidak melihat terlebih dahulu potensi petani kelapa sawit atas inisiatif, kemampuannya dalam mengelola kebun dan menghasilkan tingkat produktifitas sesuai dengan standar yang ditargetkan.

Padahal persoalan kesenjangan produktifitas antara petani dan perusahaan diakibatkan oleh lemahnya perlindungan dan tanggungjawab pemerintah untuk menopang produktifitas Tandan Buah Sawit (TBS) petani, seperti rendahnya pengawasan good agricultur practise dalam skema kemitraan.

Rendahnya akses petani terhadap saran produksi dan dukungan infrastruktur serta kebijakan harga yang tidak adil, karena itu SPKS melihat kebijakan revitalisasi perkebunan telah meminggirkan posisi petani dalam pengelolaan kebun dan telah jauh dari cita-cita untuk petani mandiri dan berdaya.

Dia menambahkan, memberikan ruang kepada petani untuk menjadi petani mandiri merupakan tahapan awal yang harus ditempuh, perlu dicatat juga bahwa di berbagai wilayah telah tumbuh dan berkembang petani kelapa sawit mandiri yang telah berkontribusi dalam peningkatan produksi nasional.

Sudah seharusnya, pemerintah mulai membangun desain bagi masa depan petani Indonesia, misalnya memikirkan proses transfer teknologi pertanian, sehingga setahap demi setahap petani kita mampu memperkuat industri ini dan bisa meminimalisir konflik yang sering terjadi dalam perkebunan, jelasnya.

"Kami yakin, hanya dengan keterlibatan petani yang efektif, kemitraan yang sejajar, berkeadilan dan dibuka akses serta ruang yang lebar, maka industri kelapa sawit Indonesia akan maju pesat dan lebih berkeadilan," tegasnya. (ANT-237/K004)