Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai rencana Pemerintah ingin memperluas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa dan Bali harus dapat merangkul seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut.

"Kepala daerah dan aparat yang bertugas di lapangan harus dapat merangkul seluruh tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam mensosialisasikan kegiatan PPKM Darurat," kata Andi Rio dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dia menilai dengan pendekatan kultur dan budaya, masyarakat dapat lebih tersentuh hatinya dan dapat lebih mendengar serta mengerti anjuran para tokoh tersebut.

Menurut dia, perluasan kebijakan PPKM Darurat diambil Pemerintah untuk menekan tingginya peningkatan angka COVID-19 di luar Pulau Jawa.

"Karena itu, seluruh stakeholder harus dapat saling mendukung kebijakan tersebut, agar pemberlakuan dapat berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Dia menjelaskan, upaya merangkul para tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk menghindari kericuhan yang pernah terjadi dalam penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa beberapa hari lalu.

Langkah itu, menurut dia, agar penerapan PPKM di luar Pulau Jawa dapat lebih humanis dan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat.

"Jangan sampai ada kontak fisik atau adu argumen yang terjadi dalam penerapan PPKM di luar Pulau Jawa, peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa sebelumnya harus menjadi pelajaran dan evaluasi dalam penerapan PPKM di luar Pulau Jawa," katanya pula.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengharapkan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung program perluasan, partisipasi, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu, menurut dia, tentunya dapat lebih cepat mendukung harapan dan tujuan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin hari meningkat di berbagai daerah.
Baca juga: JakLingko memperkuat penerapan protokol kesehatan
Baca juga: Perlukah imunisasi anak ditunda di daerah PPKM Darurat?