Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menilai program kartu tani sudah berada pada arah yang benar, tetapi perlu banyak pembenahan agar dapat semakin melesatkan kinerja sektor pertanian nasional.

"Kartu tani merupakan arah yang benar, tidak hanya karena memfasilitasi penargetan dukungan input yang lebih langsung, tetapi juga karena konsep kartu pintar membuka banyak peluang menuju pembiayaan pertanian modern, bantuan sosial, dan sistem insentif," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Namun, menurut dia, setelah berjalan selama beberapa tahun, program kartu tani yang memberikan akses kepada sejumlah pupuk bersubsidi kepada petani yang memenuhi syarat, perlu dievaluasi efektivitasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena program itu dinilai tetap melanggengkan disparitas atau ketimpangan harga antara pupuk bersubsidi dan yang tidak bersubsidi sehingga dengan demikian tidak mendidik petani mengenai pentingnya pemupukan.

"Dalam jangka panjang, subsidi menghambat upaya mendidik petani untuk menyadari manfaat sebenarnya dari pemupukan yang optimal sesuai dengan karakteristik tanah dan kebutuhan unsur hara makro atau mikro," ujar Aditya.

Petani, menurutnya, harus memiliki pemahaman mengenai jenis pupuk dan kondisi tanah sehingga mampu memilih input pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Ia berpendapat bahwa kebijakan input pertanian harus diarahkan agar petani mampu membuat keputusan-keputusan ini secara mandiri dan terinformasi.

Sedangkan fungsi kartu tani pada saat ini, menurut dia, hanya sebagai penunjang distribusi pupuk bersubsidi dan tidak meniadakan disparitas harga antara produk bersubsidi dan non subsidi, sehingga mendorong petani untuk memilih pupuk berdasarkan harga, bukan kualitas atau kandungan unsur hara, serta mendorong terjadinya konsumsi berlebih pada jenis input bersubsidi tertentu.

"Disparitas harga juga memungkinkan penerima menjual kembali jatah pupuk bersubsidi miliknya kepada non-penerima yang seharusnya membeli dengan harga tidak tersubsidi," paparnya.

Meski demikian, untuk jangka panjang, kartu tani dinilai dapat membantu pengumpulan data pertanian yang akurat dan terintegrasi, seperti luas panen menurut komoditas dan wilayah, yang pada akhirnya akan dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan, ujar Aditya.

Pada 2020, Kementerian Pertanian melaporkan dari 9,3 juta kartu yang telah dicetak, baru 6,2 juta kartu yang terdistribusi, atau kepada 44,6 persen dari 13,9 juta petani yang memenuhi syarat. Kemudian, baru 1,2 juta kartu atau 8,36 persen yang sudah benar-benar menggunakannya.

Baca juga: Baru 5,03 persen petani gunakan Kartu Tani untuk dapat pupuk subsidi
Baca juga: Pupuk Indonesia salurkan 1,2 juta ton pupuk bersubsidi hingga Februari
Baca juga: Pemerintah perlu benahi Kartu Tani untuk pupuk bersubsidi