"Sudah ada beberapa perusahaan, permintaan sedang berlangsung, untuk dosis pertama. Perusahaan itu, PPMS, Antam, Deskradana, ada tiga selesai. Jumlah karyawan pada tiga perusahaan ini sekitar 1.200 ribuan," sebut PIC Vaksinasi KPD, Sulawesi 1, Kimia Farma, Risandi Rivai saat dikonfirmasi wartawan, di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, vaksin jenis Sinopharm sudah ada disiapkan pada salah satu Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) Kimia Farma.
Untuk pelaksanaan VGR, kata dia, jumlahnya tergantung, karena ada kerja sama per korporasi yang diajukan perusahaan ke Pasyankes sesuai prosedur administrasi yang disetujui Bio Farma.
Selanjutnya, data karyawan perusahaan yang masuk dari Bio Farma ditindaklanjuti Kimia Farma. Pihaknya kemudian mengkoneksikan dengan Pasyankes Kimia Farma yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Ambon.
Untuk prosedur karyawan penerima VGR yang bekerja di perusahaan BUMN, lanjut dia, telah didaftarkan di Bio Farma. Bio Farma pun mengeluarkan vaksin sesuai kebutuhan atau permintaan. Begitupun bagi karyawan swasta, perusahaan wajib mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat, kemudian diteruskan ke Bio Farma.
"Datanya (Bio Farma) diteruskan ke Kimia Farma sebagai penyedia Fasyankes. Vaksin dikirim sesuai dengan berapa jumlah yang akan kita vaksin. Berapa data kita terima misalnya, 100 dosis, yah itu 100 dosis itu dikirimkan," ujarnya menjelaskan.
Ditanyakan mengenai vaksinasi mandiri berbayar, kata dia, memang ada namanya vaksin mandiri dan gotong royong berbayar. Namun untuk kebijakan vaksin mandiri atau personal berbayar sudah ditahan kantor pusat. Sempat diuji cobakan pada delapan klinik Kimia Farma, tapi untuk Makassar tidak ada.
"Seharusnya hari ini uji coba (di Kota Makassar), tapi ditahan pusat (ditunda)," beber Risandi.
Baca juga: Kimia Farma tunda Vaksinasi Gotong Royong Individu, ini alasannya
Baca juga: Vaksin gratis tetap jalan meski ada layanan vaksin berbayar
Kendati demikian, bagi tiga perusahaan tadi yang sudah terdaftar, tetap jalan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong, karena data sudah selesai diverifikasi. Mengenai vaksin mandiri berbayar, pihaknya menegaskan, belum ada stok vaksin, karena memang belum ada dikirimkan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari menuturkan, belum mendapatkan kabar pelaksanaan vaksin berbayar di wilayah kerjanya. Sejauh ini yang berlangsung adalah vaksin massal secara gratis.
"Dimana ada berbayar (vaksin) kasih tahu saya. Kalau ada kita dapat, Saya yang Sidak (inspeksi mendadak). Belum ada yang diberlakukan vaksin berbayar di Sulsel. Itu pun kalau berbayar sudah dibayar dengan gotong royong (perusahaan), kan berbayar itu," tuturnya menegaskan.
Tetapi apabila ada ditemukan oknum atau klinik yang melaksanakan vaksin berbayar, segera disampaikan atau dilaporkan ke Satgas agar ditindak tegas. Sebab, kebijakan vaksin mandiri berbayar melalui Kimia Farma telah ditunda oleh pemerintah pusat.
"Untuk Makassar, saya sampaikan belum ada vaksin berbayar. Kecuali kalau sudah ada, usahakan melaporkan. Itu ilegal (vaksin) yang begitu," katanya.
Baca juga: Jumlah vaksin gotong royong individu tersedia 1,5 juta dosis
Baca juga: Kimia Farma Diagnostika vaksinasi 1.000 anak muda di sektor fintech