Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno mendukung kehadiran PT Aviata atau Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demi menciptakan sinergi serta integrasi data dan kebijakan, antara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan perusahaan pariwisata dan aviasi di Indonesia.

"Kami dukung secara penuh didirikannya holding Aviasi pariwisata di Indonesia yang berasal dari beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pariwisata," kata Sandi dalam konferensi pers virtual, Senin.

"Kami yakin, langkah sinergi sebagai langkah strategis dalam memetakan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan lingkungan, dengan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, kebijakan-kebijakan yang tersinkronisasi dan terorkestrasi dengan baik,” kata Sandi.

Baca juga: Pengamat sarankan TMII dikelola oleh BUMN ITDC

Baca juga: The Nusa Dua siap jadi tuan rumah Bali and Beyond Travel Fair 2021

Ia sangat berharap kehadiran dari integrasi perusahaan-perusahaan BUMN di bidang pariwisata bisa menunjukan keunikan destinasi wisata Indonesia yang belum tereskplorasi.

PT Aviata (Persero) nantinya akan membawahi banyak perusahaan BUMN di sektor pariwisata dan penerbangan yang ada di Indonesia. Adapun yang diharapkan Sandi terkait integrasi data adalah agar Kementerian Pariwisata bisa mengakses data-data yang selama ini dimiliki masing- masing BUMN selama bergerak di bidang Pariwisata dan Aviasi.

Tujuannya agar data tersebut diolah menggunakan pendekatan big data artificial intelligence sehingga tentunya bisa didapatkan proyeksi untuk menaksir permintaan wisatawan hingga pengembangan wisata yang berkualitas.

"Kami harap holding tersebur bisa bergabung melakukan inovasi dari segi pendekatan big data. Data dari 34 juta pelaku parekraf, 16 juta wisatawan mancanegara, dan 200 juta wisatawan nusantara itu data yang sangat kaya. Itu perlu dikembangkan," kata Sandi.

Dari sisi integrasi kebijakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap koordinasi antarkementerian bisa dilakukan sehingga talenta-talenta terbaik dari sektor pariwisata berkesempatan bergabung dan berkontrobusi di dalam holding Pariwisata dan Aviasi terbesar di Indonesia itu.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erik Thohir selaku perwakilan dari perwakilan pemilik saham dari PT Aviata.

“Harapannya holding ini bisa bertahan dan membuka peluang lapangan pekerjaan untuk meningkatkan upaya ekonomi kita bangkit,” ujarnya.

Di samping itu, Sandi juga berharap agar nantinya perusahaan yang baru dibuat itu bisa melakukan Initial Public Offering (IPO) masuk ke bursa saham.

Tujuannya agar masyarakat dapat memiliki bagian dari perusahaan yang akan menjadi induk dari perusahaan- perusahaan BUMN di sektor pariwisata dan aviasi.

"Kita harap holding ini bisa IPO dan bisa jadi perusaahan publik bisa dimiliki bangsa kita secara langsung," ujar Sandi.

PT Aviata (Persero) merupakan holding yang berasal dari gabungan- gabungan perusahaan BUMN yang kini bergerak di sektor pariwisata dan penerbangan.

Perusahaan ini akan menjadi induk untuk seluruh perusahaan- perusahaan yang tergabung di dalamnya sehingga pengelolaannya menjadi lebih terpadu dan maksimal.

Pemerintah pun memutuskan PT Survei Udara Penas (Persero) diubah fungsi dan namanya untuk menjadi perusahaan PT Aviata (Persero). Adapun penataan PT Aviata akan dilakukan dalam tiga tahapan.

Pada tahapan pertama beberapa holding yang masuk di antaranya adalah PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero).

Lalu di tahap kedua, ada ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) yang akan bergabung untuk penataan usai keputusan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 selesai dilakukan.

Terakhir di tahap ketiga, ada PT Garuda Indonesia (Persero) yang akan bergabung menunggu tahap restrukturisasi perusahaan selesai. PT Aviata diusulkan akan mendapatkan PMN sebesar Rp9,31 triliun pada 2022.

Baca juga: Garuda Indonesia fokus pada layanan penerbangan

Baca juga: Legislator: BUMN pariwisata sebaiknya tidak masuk ke holding aviasi

Baca juga: ITDC pastikan pembangunan JKK Mandalika sesuai jadwal World Superbike