Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya segera berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengatasi kelangkaan obat yang terjadi di Indonesia.

"Kami telah melihat peran GP Farmasi untuk mengatasi kelangkaan obat, namun ada beberapa kendala yang akan kami komunikasikan kepada Pemerintah, seperti Menteri Kesehatan dan penegak hukum," kata Dasco, usai menerima perwakilan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, koordinasi DPR dengan Pemerintah itu akan dilakukan dalam 1-2 hari ke depan. Dasco berharap apa yang dikoordinasikan bisa memperlancar produksi dan distribusi obat, sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan obat.

"Teman-teman GP Farmasi datang ke DPR untuk menceritakan beberapa hal tentang persoalan yang timbul karena kelangkaan obat. Setelah kami dengar ternyata beberapa titik koordinasi harus diselesaikan, sehingga masalah obat bisa diatasi," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah untuk mempermudah perusahaan obat dalam negeri memperoleh bahan baku untuk menambah jumlah produksi obat khususnya untuk COVID-19.

Dasco menilai seharusnya bukan harga eceran tertinggi (HET) obat yang diturunkan, namun kemudahan memasukkan bahan baku obat.

"Menurut saya bukan hanya HET yang diturunkan, tetapi (perusahaan farmasi) diberikan kemudahan-kemudahan untuk memasukkan bahan baku, sehingga harga obat tetap bisa terjangkau," katanya.

Sekjen GP Farmasi Andreas Bayu Aji mengatakan pihaknya telah berkoordinasi mulai dari jalur produsen, distributor, dan retail untuk penuhi kebutuhan obat masyarakat.

Namun, dia berpesan kepada masyarakat agar secukupnya membeli obat khususnya bagi pasien COVID-19, sehingga tidak berlebihan atau "panic buying" dalam membeli obat.

"Masyarakat jangan menyimpan (obat COVID-19) atau untuk gagah-gagahan bisa membeli obat COVID-19. Karena itu beli secukupnya dan ada aturan pakainya," ujarnya.

Menurut dia, kalau itu semua bisa dilakukan, maka obat yang tersedia di pasaran bisa diserap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Anggota DPR Mufti Anam minta kepastian stok obat pemulihan COVID-19
Baca juga: Anggota DPR minta BUMN farmasi lakukan pengawasan obat saat pandemi