Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan pejabat dan masyarakat di daerah luar Jawa-Bali agar tidak lengah meskipun wilayahnya tidak diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Dia berharap pemerintah daerah di luar Jawa-Bali bisa fokus dalam penanganan COVID-19 dan memastikan bahwa wilayahnya melakukan pembatasan sosial secara ketat.

"Tempat yang saat ini masih hijau, jangan menjadi merah," ujar Charles saat meninjau vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum, termasuk remaja di atas 12 tahun, di Pura Chandra Prabha Jelambar, Jakarta, Senin.

Baca juga: Anggota DPR: Vaksinasi COVID-19 disertai prokes ketat

Ia berharap pemerintah daerah di luar Jawa-Bali mempersiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

Charles mengatakan di DKI Jakarta yang fasilitas kesehatannya terbilang baik bisa kewalahan menghadapi lonjakan kasus yang begitu tinggi.

"Saya tidak bisa terbayang di wilayah lain yang saat ini faskesnya tidak sebaik di Pulau Jawa apabila menghadapi kondisi yang sama seperti ini. Mungkin akan lebih mengerikan lagi," ujarnya dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Anggota DPR apresiasi transparansi Menkes soal kendala vaksinasi

Ia menyayangkan euforia masyarakat yang wilayahnya tidak diberlakukan PPKM darurat yang tampak lewat sebuah video viral tentang situasi rumah makan di Padang, Sumatera Barat, yang tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Ia juga menyayangkan ada pejabat daerah yang berkegiatan bersama banyak orang dengan melanggar prokes.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR cek kesiapan skenario gelombang kedua COVID-19