Jakarta (ANTARA) - Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan sudah mulai menyiapkan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun, kata Junaedi, sejumlah aturan teknis seperti Pariwisata dan Perhubungan masih menunggu kebijakan yang dikeluarkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami menunggu saja kebijakan apa yang dikeluarkan dari beberapa Kepala SKPD, baik Kadis Parekraf, baik Perhubungan, baik mungkin nanti dari KSOP, dan dari Pol PP. Tapi mungkin kalau daruratnya, akan melakukan persiapan-persiapan di lokasi-lokasi," kata Junaedi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pemerintah memasukkan Kepulauan Seribu ke dalam level 4 PPKM Darurat

Junaedi mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sedang menggalakkan kegiatan vaksinasi dan kegiatan 3T yakni Test, Tracing, Treatment agar terus berkontribusi memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada Provinsi DKI Jakarta.

"Kami pacu itu vaksinasi, juga ada kegiatan 3T, termasuk tracing, begitu. Itu yang saat ini mungkin banyak warga yang belum divaksin, begitu ditracing, tes nya bereaksi begitu kan, terkonfirmasi (positif)," ujar Junaedi.

Baca juga: Pemerintah pastikan kembali berikan bansos saat PPKM Darurat

Setelah dikonfirmasi positif, artinya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pun harus mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan warga terkait isolasi mandiri.

"Kami harus persiapkan segala perlengkapannya. Apa yang dibutuhkan, di situ. Kami siapkan juga transportasinya (menuju lokasi isolasi maupun rumah sakit)," kata Bupati.

Baca juga: Tes COVID-19 ditargetkan mencakup 324.283 orang/hari saat PPKM Darurat

Bupati Junaedi mengaku sudah menyiapkan lokasi isolasi terkendali khusus bagi warga yang terkonfirmasi positif tanpa gejala di Kepulauan Seribu yang memiliki kapasitas 12 hingga 40 orang.

Di antaranya posko isolasi mandiri SMP Negeri 285 Kepulauan Seribu di Pulau Untung Jawa, SMK 61 Pulau Tidung, menurut Bupati Junaedi, berkapasitas 40 orang.

Kemudian SMP 258 Pulau Lancang berkapasitas 20 orang, GOR Pulau Panggang sebanyak 12 orang, Gedung Karang Taruna Pulau Panggang sebanyak 12 orang, SDN 01 Pulau Kelapa sebanyak 30 orang, dan BKPM Pulau Harapan 20 orang.

"Ini kami siapkan apabila nanti ada skenario terburuk begitu kan? Ada disiapkan (tempat isolasi), namun hingga saat ini warga masih maunya isolasi di rumah masing-masing," kata Junaedi.

Mengingat warga terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala lebih menginginkan isolasi mandiri di rumah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu belum menetapkan kebijakan Aparatur Sipil Negara bekerja di rumah, agar kebutuhan pelayanan pokok warga bisa dipenuhi.

"Kalau WFH itu bagi yang bukan kerja di wilayah (pulau). Kalau kayak kami bagaimana kerja di wilayah pulau kalau WFH? Jadi kami sih tidak ada WFH. Karena warga di wilayah pulau harus diberikan pelayanan untuk bisa mengatasi COVID-19 ini bersama-sama. Sama siapa nanti warga berteriak kalau minta tolong?" tutur Junaedi.

Junaedi mengatakan isolasi mandiri di pulau agak berbeda dengan isolasi mandiri di daratan Jakarta. Kalau di Jakarta ada warteg dan warung padang, di pulau itu tidak ada semua.

Jika warga harus isolasi mandiri, Pemerintah Kabupaten bagaimana pun harus tetap memberikan sembako, agar tetangga atau saudaranya yang tidak diisolasi bisa tetap memasakkan makanan untuk yang diisolasi.

Terkait target vaksinasi, untuk sekarang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sedang mempersiapkan vaksinasi untuk warga berusia 12 tahun ke atas, kemudian ada juga persiapan vaksinasi untuk anggota organisasi Majelis Ulama, organisasi Dewan Masjid Indonesia.

"Anggota-anggotanya akan kami lakukan vaksinasi. Begitu persiapan saat ini," ucap Junaedi.