Rio de Janeiro (ANTARA) - Presiden Brazil Jair Bolsonaro memecat seorang pejabat kesehatan pada Rabu (30/6) setelah ia dilaporkan meminta suap dalam kesepakatan vaksin virus corona, tuduhan korupsi terbaru untuk mengguncang pemerintah dan memicu seruan baru untuk pemakzulan sang presiden.

Dengan lebih dari setengah juta kematian akibat COVID-19, orang Brazil marah karena kehilangan kesempatan untuk membeli vaksin. Penyelidikan Senat telah mengungkap dugaan korupsi, dengan orang dalam kementerian kesehatan dan anggota parlemen pro-Bolsonaro diduga berusaha mempercepat dan membayar lebih untuk vaksin India yang dikembangkan oleh Bharat Biotech.

Pada Rabu, ketika Brazil mencatat 2.081 kematian baru COVID-19, jaksa federal dan polisi federal meluncurkan penyelidikan kriminal ke dalam kesepakatan vaksin India, menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Skandal itu telah memicu seruan baru untuk pemakzulan terhadap Bolsonaro, seorang sayap kanan yang memecah belah, yang meremehkan keparahan pandemi, mencerca penguncian, mendorong pengobatan yang belum terbukti dan menabur keraguan vaksin.

Pada Rabu, anggota parlemen dari seluruh spektrum politik, kelompok sosial dan pengacara mengajukan permintaan pemakzulan kolektif, yang terbaru dari lebih dari 100 pengajuan serupa yang tidak diindahkan oleh ketua majelis rendah Kongres.

Bolsonaro dan Bharat telah membantah melakukan kesalahan. Pada Rabu, dia muncul melancarkan perlawanan terhadap penyelidikan Senat.

"Mereka tidak bisa menyentuh kita," katanya dalam komentar yang disiarkan televisi selama kunjungan ke kota Ponta Pora di perbatasan Paraguay. "Bukan dengan kebohongan ... bahwa mereka akan mengeluarkan kita dari sini."

Dia tidak mengomentari pemecatan pejabat itu, kepala logistik Kementerian Kesehatan Roberto Ferreira Dias, yang dinyatakan dalam lembaran resmi Rabu, atau tuduhan terhadapnya.

Pada Selasa, Brazil menangguhkan kontrak vaksin India, senilai 1,6 miliar reais ( Rp4,6 triliun). Pada Rabu, regulator kesehatan negara itu menangguhkan aplikasi penggunaan daruratnya, mengutip dokumen yang tidak lengkap yang disediakan oleh perantara yang menjual vaksin.

Surat kabar Folha de S.Paulo melaporkan Selasa malam bahwa Dias telah menyarankan suap satu dolar per dosis pada jamuan makan malam untuk membahas pesanan berbeda 400 juta vaksin, seraya mengutip perwakilan dari perusahaan pemasok medis.

Kementerian kesehatan mengatakan pemecatan Dias diputuskan pada Selasa pagi, tetapi tidak membahas tuduhan itu.

Dias tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Pemimpin penyelidikan Senat, yang sudah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kontrak vaksin terpisah, mengatakan mereka akan memanggil saksi mengenai tuduhan baru.

Kepala koalisi pemerintah di majelis rendah Kongres, anggota parlemen Ricardo Barros, yang dikutip oleh Folha telah menyarankan Dias untuk menduduki jabatannya pada Januari 2019, membantah dia telah memberikan saran itu.

“Dia bukan pilihan saya,” Barros, mantan menteri kesehatan dan pialang kekuasaan di blok tengah yang telah melindungi Bolsonaro dari seruan pemakzulan, menulis di media sosial.

Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden Brazil berencana perbolehkan penerima vaksin tak pakai masker
Baca juga: Warga Brazil protes penanganan COVID-19 Presiden Bolsonaro ​​​​​​​Baca juga: Hakim Brazil: Mantan menkes bisa bungkam saat penyelidikan kasus COVID