Otoritas Myanmar akan bebaskan 700 tahanan dari penjara Insein
30 Juni 2021 11:42 WIB
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA /REUTERS/Stringer/RWA/sa.
Yangon (ANTARA) - Otoritas militer Myanmar akan membebaskan sekitar 700 tahanan dari penjara Insein Yangon pada Rabu, kata kepala penjara Zaw Zaw kepada Reuters.
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Rusia-Myanmar perkuat hubungan militer saat kunjungan junta
Baca juga: Tentara Myanmar bentrok dengan milisi anti junta di kota Mandalay
Baca juga: Sekjen PBB desak Majelis Umum menindak Myanmar
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Rusia-Myanmar perkuat hubungan militer saat kunjungan junta
Baca juga: Tentara Myanmar bentrok dengan milisi anti junta di kota Mandalay
Baca juga: Sekjen PBB desak Majelis Umum menindak Myanmar
Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: