Koba, Babel, (ANTARA) - Istilah 100 hari pertama kerja bagi kepala daerah kerap kali kita dengar, bahkan kalimat itu tidak asing di telinga publik dan seolah bagaikan waktu "kritis" bagi pejabat politik yang baru saja terpilih secara demokratis untuk bisa melewati karir politiknya lima tahun ke depan.

Entah sejak kapan istilah "100 hari" ini mulai menjadi patron kinerja kepala daerah di negeri ini, namun yang pasti seluruh kepala daerah yang terpilih dalam pesta demokrasi serentak di 270 daerah pada Desember 2020, menjadikan 100 hari pertama untuk pencapaian targetkan dan menunaikan janji politik.

Tentu saja, masing-masing kepala daerah di negeri ini memiliki target dan takaran yang berbeda pula dalam merealisasikan program kerja dalam rentang waktu kritis (100 hari) kerja itu.

Realisasi program pemerintah daerah dalam 100 hari pertama kerja memang bukan amanat institusi, tetapi itu adalah amanah rakyat yang ditumpangkan ke pundak kepala daerah.

100 hari pertama kerja adalah janji pejabat politik kepada rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moril dan berimplikasi terhadap program pembangunan daerah.

Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk satu dari 270 daerah yang menyelenggarakan suksesi melalui pesta demokrasi pada 9 Desember 2020.

Pasangan terpilih Algafry Rahman-Herry Erfian juga "dikejar" oleh waktu 100 hari pertama untuk membuktikan sisi-sisi keberhasilannya dalam menakhodai kabupaten yang dijuluki "Negeri Selawang Segantang" itu.

"Iya, kami juga memiliki target dan progres dalam 100 hari pertama memimpin kabupaten ini," kata Bang Ayi (sapaan akrab) Bupati Bangka Tengah itu.

Baca juga: Bupati Algafry lanjutkan program "Bangka Tengah Unggul"

Mantan Ketua DPRD Bangka Tengah itu mengakui tidak ada takaran dan tolok ukur 100 hari kinerja kepala daerah, itu hanya waktu ideal saja untuk melewati fase awal dalam menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan.

Namun demikian, kata dia, 100 hari kerja bukanlah sebuah momok tetapi sebaliknya menjadi pelecut semangat yang lebih menggebu bagi pemimpin baru dan masyarakat menunggu.

"Saya bersama wakil bahkan sudah merancang dan merencanakan apa saja yang harus dilakukan dalam 100 hari pertama menjadi pemimpin daerah ini," tuturnya.

KKPE dan corona

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman atau kerap disapa Bang Ayi sejak dilantik pada 26 Februari 2021, mulai merencanakan program kerja dalam rentang waktu 100 hari yaitu mengatasi masalah kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan ekonomi (KKPE).

Menurut politisi Partai Golkar itu, wabah corona yang mendera daerah berimbas terhadap kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan ekonomi masyarakat.

"Ini adalah persoalan mendasar yang memiliki efek jangka panjang, harus diselesaikan dengan cepat dalam waktu yang lebih cepat juga," ucapnya.

Pria kelahiran 26 Juni 1975 itu langsung "tancap gas" mengatasi persoalan mendasar itu karena semuanya berhubungan dengan hak dasar masyarakat.

Pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 menimbulkan degradasi kesehatan, ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Alumnus Universitas Islam Bandung ini berpendapat pembenahan dan strategi menjadi kata kunci untuk keluar dari masalah tersebut karena semua daerah juga menghadapi persoalan yang sama.

Menurut dia, semuanya sudah ditata dalam 100 kerja dirinya bersama wakil sejak dilantik pada 26 Februari 2021 yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan meningkatkan kinerja seluruh OPD.

Masyarakat menjadi "juri" atau tim penilai yang menilai kinerja bupati bersama wakilnya dalam fase 100 hari pertama. Takarannya ada di publik, poin penilaiannya juga ada di masyarakat.

"Kami hanya menunaikan janji baik secara politik, pemerintahan maupun secara moril kepada masyarakat. Bagi kami sudah berbuat maksimal, kendati masih jauh dari kata sempurna tetapi setidaknya kami masih punya waktu untuk ratusan hari ke depannya," kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Bangka Tengah itu.

Program "Silakso"

Kehidupan sosial masyarakat menjadi masalah yang cukup serius sejak pandemi COVID-19 merambah hingga ke pelosok daerah. Pemerintah daerah sangat mencermati itu dan bisa menjadi masalah besar yang dapat menghambat program pembangunan jika tidak segera diatasi.

Pasangan Algafry Rahman-Herry Erfian sejak terpilih sudah membuat kerangka program dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: Kapolri paparkan capaian kinerja 100 hari di DPR RI

Beberapa hari setelah dilantik, bupati meminta Dinas Sosial Bangka Tengah segera merealisasikan program Silakso yaitu sistem layanan kesejahteraan sosial.

Silakso ini merupakan sistem layanan terpadu satu pintu untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat di seluruh pelosok desa dan berbasis elektronik, di mana warga bisa berkeluh kesah, melaporkan, mengkritik dan mendaftarkan identitas diri melalui aplikasi Silakso yang dikelola dinas terkait.

"Program ini memudahkan saya untuk memantau secara elektronik dan lebih cepat terkait kondisi masyarakat saya di bawah sana," ujarnya.


Menurut dia, situasi pandemi saat ini semua berbasis elektronik dan smart city untuk bekerja lebih cepat dan tepat, sehingga dibutuhkan ketangkasan, kreativitas dan ketanggapan.

Aplikasi Silakso juga berisikan data base masyarakat yang terdampak COVID-19, juga bermuatan informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Program kesejahteraan masyarakat lebih terbuka, transparan dan berbasis masyarakat. Sehingga warga yang terdampak sosial tidak luput dari perhatian pemerintah.

"Kesejahteraan itu penting, bagaimana daerah bisa dikatakan maju kalau masyarakatnya belum sejahtera," Ketua DPD Golkar Bangka Tengah itu.

Program Internet Desa

Program internet desa memang merupakan program lanjutan yang terus diperbarui dan waktunya sudah tepat untuk direalisasikan saat ini. Pemkab Bangka Tengah menargetkan semua desa sudah tersambung layanan internet.

"Saat ini masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan internet, ini penting untuk kemajuan daerah dan pelaksanaan program pendidikan di tengah pandemi virus corona," kata Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Iskandar.

Hingga sekarang pembelajaran tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan, pelajar masih mengikuti proses pembelajaran melalui dalam jaringan (daring).

"Program internet desa tentu saja membantu orang tua dan pelajar, untuk menunjang pembelajaran sistem daring," ujarnya

Diskominfosta Bangka Tengah menargetkan semua desa tersambung internet dalam tahun ini dan saat ini sudah mulai direalisasikan pada beberapa desa di Kecamatan Simpangkatis

"Kita bekerja sama dengan perusahaan jaringan untuk merealisasikan program ini dan ini memang menjadi program kerja yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah," kata Kepala Diskominfosta Bangka Tengah, Erwin David.

Ia menjelaskan, saat ini sudah terpasang infrastruktur FO sepanjang 24 kilometer dengan titik utama di Dusun Pangkalraya yang bekerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus.

Pemasangan FO tersebut sepenuhnya diserahkan kepada PT Indonesia Comnets Plus tanpa dibebankan biaya kepada pemerintah daerah. "Pemerintah daerah tidak ada beban anggaran untuk pembangunan FO tersebut, ini bentuk kontribusi pihak perusahaan saja dalam rangka mendukung program internet desa," katanya.

Ia menjelaskan, seluruh masyarakat Sungaiselan sudah bisa mengakses internet tanpa hambatan untuk mendapatkan beragam informasi terkait dengan program pemerintah daerah.

Baca juga: Pengamat: Wali Kota Medan artikulasi kelebihannya di 100 hari kerja

"Bahkan khusus di SDN 21 dan SMPN 3 Sungaiselan diberikan fasilitas layanan internet gratis untuk mendukung kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

Namun, kata dia, masyarakat umum juga bisa mendapatkan akses internet gratis di dua lembaga pendidikan tersebut. "Internet gratis bisa didapatkan di SDN 21 dan SMPN 3 Sungaiselan, kalau di luar itu akses internet masih tetap berbayar. Namun setidaknya masyarakat sudah bisa terlayani jaringan internet hingga ke pelosok di Kecamatan Sungaiselan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, ke depan pemerintah daerah menargetkan seluruh pelosok desa sudah terlayani jaringan internet tanpa hambatan.

"Pak Bupati ingin setiap desa ada rumah internet gratis, tentu ini kita tindak lanjuti dan dikomunikasikan dengan PT Indonesia Comnets Plus untuk progres dan teknisnya," ujarnya.

Program "Ngopilada"

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengoptimalisasikan program ngobrol pagi bersama kepala daerah (Ngopi Lada), untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Program Ngopi Lada ini memang sengaja saya buat untuk menyerap aspirasi warga dan juga sekaligus melibatkan mereka dalam kegiatan pembangunan daerah terutama di daerah pedesaan," ujarnya.

Bupati langsung turun ke bawah menemui warga desa untuk berdiskusi dan ngobrol pagi yang sekaligus menampung semua aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan Ngopi Lada ini bupati melibatkan sejumlah kepala OPD supaya mereka mendengar langsung dan menindaklanjutinya.

Ngopi Lada merupakan program baru sejak Negeri Selawang Segantang itu dipimpin pasangan Algafry Rahman-Herry Erfian sebagai wadah aspirasi.

Bupati ingin dalam setiap derap langkah pembangunan daerah melibatkan masyarakat dan mereka bisa menikmati hasil pembangunan.

Program Ngopi Lada juga menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan mereka dan pemerintah daerah membantu membuka peluang pasar.

​​​​​​​Hariyanto, seorang warga Bangka Tengah berkomentar bahwa program Ngopi Lada bisa menjadi wadah untuk bertemu langsung antara warga dengan pimpinannya.

Baca juga: Pimpinan DPRD Surabaya beri catatan jelang 100 hari kerja Eri-Armuji

"Kita sangat setuju dengan program ini, biasanya menemui kepala daerah itu sangat sulit karena beliau banyak agenda. Dengan adanya kegiatan ini, kami tidak perlu lagi menemui kepala daerah tetapi kepala daerah langsung menemui warganya," ujarnya.

Penanganan COVID-19
​​​​​​​
Penanganan dan pencegahan bencana corona menjadi program prioritas Bupati Algafry Rahman dan Wakil Bupati Herry Erfian dalam 100 hari kerja, setelah dilantik dan diamanahkan menjadi pemimpin di Negeri Selawang Segantang itu.

"Pandemi virus corona yang melanda daerah, mengancam semua sendi kehidupan termasuk mengancam kesehatan," katanya.

Menurut dia, kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan karena merupakan hak dasar masyarakat.

"Kunci kemakmuran, masyarakat harus sehat," lanjutnya.

Berbagai strategi sudah siapkan untuk menekan dan memutus mata rantai COVID-19 dan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait agar memiliki persamaan persepsi dan tekat memerangi bencana tersebut.

Program kesehatan lebih diperkuat agar tercipta ketahanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi virus corona. Penerapan protokol kesehatan terus dikampanyekan sebagai benteng terakhir untuk membendung serangan virus.

Program vaksinasi juga terus bergulir secara masif kepada masyarakat dari berbagai komponen, demikian juga alat kesehatan yang memadai dan penanganan kesehatan lebih baik terhadap warga yang terkonfirmasi positif virus corona baru.

Baca juga: KPK sebut kritik ICW atas 100 hari kerja sebagai perbaikan ​​​​​​​
Terus meningkatkanya grafik kasus warga yang tertular virus berbahaya itu, kata dia, menjadi perhatian serius dengan menyediakan sejumlah rumah karantina dan tenaga kesehatan yang benar-benar cakap di bidangnya.

Namun demikian, kata politisi Partai Golkar ini, kesadaran masyarakat dalam menjalankan hidup di tengah adaptasi kebiasaan baru, menjadi kunci untuk bisa mengendalikan virus yang bergentayangan bagaikan "hantu" itu.