Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali pada Minggu ini.

Berita tersebut mulai dari Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah sudah menerima usulan sejumlah pihak untuk penerapan "lockdown" hingga perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro serta memuat pengetatan sejumlah kegiatan masyarakat lainnya.

Berikut lima berita politik sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:


Presiden terima masukan "lockdown" tapi PPKM mikro paling tepat

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pemerintah sudah menerima usulan sejumlah pihak untuk penerapan "lockdown" namun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dinilai yang paling tepat untuk tekan laju kenaikan terpapar COVID-19.

Selengkapnya baca di sini


Satgas jelaskan alasan pemerintah tak terapkan "lockdown"

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Hery Trianto menjelaskan alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan penerapan "lockdown" atau karantina wilayah.

Selengkapnya baca di sini


Wapres minta sertifikat halal internasional untuk produk Indonesia

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta sertifikat halal berstandar internasional untuk segera disepakati sehingga produk-produk halal buatan Indonesia dapat diterima di pasar global.

Selengkapnya baca di sini


Hoaks! Amien Rais meninggal
Pendiri Partai Ummat yang juga mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dalam sebuah unggahan di Facebook, dikabarkan meninggal dunia.

Selengkapnya baca di sini


Inmendagri 14 Tahun 2021 memuat pengetatan PPKM mikro

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro serta memuat pemberlakuan pengetatan sejumlah kegiatan masyarakat.

Selengkapnya baca di sini


Baca juga: Anggota DPR nilai PPKM mikro sudah tepat, butuh disiplin masyarakat

Baca juga: Anggota DPR ingatkan warga tak berdebat dengan yang remehkan COVID-19